Gelar Rapat Koordinasi, Pemkot Ternate Pastikan Bayarkan Hutang JKN Terbawa 2025, Sekda : Pelayanan Tetap Jalan

TERNATE, TERBITMALUT.COM — Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara menggelar rapat Koordinasi bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kota Ternate pada Selasa, (11/3/2025) yang dipusatkan di Aula Lantai III Kantor Wali Kota.

Rapat tersebut membahas sejauh mana implementasi strategi penguatan untuk Universal Health Coverage (UHC) atau sistem jaminan kesehatan nasonal dan keaktifan peserta BPJS tahun 2025.

Rapat tersebut dipimpin secara langsung oleh Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, didampingi Sekda Kota Ternate, Rizal Marsaoly, dan dihadiri Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi A. IM, Kepala BPJS Kesehatan Kota Ternate, dr Meryta Oktaviane Rondonuwu, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, Kadisdukcapil, Kadis Sosial dan Kepala Inspektorat.

Baca Juga :

Dikunjungi Gubernur Jatim, Sekda : Destinasi Geowisata Batu Angus Akan Dipromosikan Jadi Geopark Nasional

Sekda Kota Ternate, Rizal Marsaoly, usai rapat menyampaikan, tujuan rapat ini adalah untuk menyampaikan sejauh mana progres Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Sehingga program ini bisa maksimal dalam pelayanan kepada Masyarakat di Kota Ternate. Dan program ini menjadi keseriusan pak Wali Kota dan Wakil dalam mendukung program JKN-UHC di Kota Ternate,”ujarnya.

Menurut Rizal, sejauh ini program JKN-UHC ini tidak ada masalah, karena anggaran untuk membayar ini hanya menunggu timingnya saja.

“Yang pasti anggarannya ada, sebesar Rp.3 miliar lebih yang akan dibayarkan untuk termin triwulan pertama tahun 2025,”ungkapnya.

Kata Rizal, system UHC-JKN ini tetap terjaga atau terjamin hingga kini. Walaupun ada pembayaran hutang terbawa ke 2025 sebesar Rp.17 miliar itu, juga akan dibayarkan oleh pemkot tahun ini.

Untuk kepesertaan BPJS ini sebanyak 31 ribu yang terdata di semester kedua. Sehingga pelayanan JKN tetap terlaksana.

“Yang terpenting adalah Pemerintah Kota Ternate masih mendukung Program JKN-UHC. Maka tidak mungkin pemkot membiarkan program ini tidak jalan, atau masyarakat tidak mendapatkan pelayanan,”jelasnya. (**)

Editor : Uku