Gelar Rapat dengan OPD, Wali Kota : Penyampaian APBD Perubahan 2023 Kemungkinan bulan Juni

TERNATE, TERBITMALUT.COM — Wali Kota Ternate, M.Tauhid Soleman didampingi Sekda Kota Ternate, Jusuf Sunya pada Kamis, (1/5/2023) memimpin rapat bersama Kepala-Kepala OPD dan Para Kabag Setda Kota Ternate dan Para Camat yang dilangsungkan di lantai dua Kantor BPKAD Kota Ternate.

Usai rapat, Wali Kota Ternate, M.Tauhid Soleman, menyampaikan bahwa ada dua hal yang dibahas tadi pada saat rapat. Dan itu harus disiapkan, yang pertama adalah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD tahun anggaran 2023 dan kedua adalah persiapan perubahan anggaran APBD 2023.

“Sehingga penyampaian Nota Pengantar Kepala Daerah terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD tahun Anggaran 2023 adalah formalitas saja. Tapi secara nilai Pemerintah Kota sudah siapkan atau sudah ada,”kata Tauhid saat diwawancarai sejumlah Media.

Baca Juga :

Satu Speedboat Tenggelam Antara Pulau Mare dan Moti, 9 Korban Selamat dan Sudah Kembali ke Ternate

Baca Juga : https://www.terbitmalut.com/ternate/jadi-irup-harla-pancasila-2023-wali-kota-pancasila-sebagai-landasan-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara

Untuk persiapan perubahan anggaran APBD tahun 2023, lanjut Tauhid, akan kita konsultasi terlebih dahulu dengan lembaga legislatif atau DPRD Kota Ternate.

“Jadi nanti saya konsultasi dulu dengan para pimpinan DPRD, terkait waktu dan lain-lainnya,”ungkap Tauhid.

Tauhid menambahkan, yang pastinya dalam jadwal itu, kemungkinan penyampaian itu di bulan Juni 2023. Karena kita dahulukan penyampaian LPP APBD tahun anggaran 2023, barulah penyampaian APBD Perubahan tahun anggaran 2023.

“Jadi saya (Wali Kota) akan menyampaikan surat secara resmi ke kepala OPD untuk menyiapkan LPP,” tuturnya.

Untuk besaran APBD Perubahan tahun anggaran 2023 belum tahu secara pasti. Karena, baru dibuat asumsi-asumsinya saja. Dan nantinya kita buat prognosis terlebih dahulu.

“Kalau Visi Misi tetap jalan sesuai dengan waktu karena itu program prioritas yang masuk pada APBD Induk. Jadi tinggal dibuat penyesuaian saja karena kebutuhan. Begitu juga dengan  tuntutan warga Pulau Batang Dua juga masuk,” tambahnya. (SL/TM)