DLHK Kota Ternate Usul Anggaran Rp. 32 Miliar di APBD TA 2024

TERNATE, TERBITMALUT.COM — Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Ternate mengusulkan anggaran sebesar Rp.32 miliar di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate tahun anggaran 2024.

Hal itu disampaikan Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (P2KL) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Ternate, Syarif Tjan, usai DLHK menggelar rapat RDP dengan Komisi III DPRD Kota Ternate dalam Pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2024 Kamis, (3/8/2023).

Menurutnya, dari total Rp. 32 miliar itu diperuntukkan untuk angkut sampah dan upah kerja petugas kebersihan.

Baca Juga :

Satu Speedboat Tenggelam Antara Pulau Mare dan Moti, 9 Korban Selamat dan Sudah Kembali ke Ternate

“Sementara, pengadaan armada pengangkut sampah di DLHK di tahun 2024 tidak diusulkan. Karena sudah ada pengadaan armada sampah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR),” katanya saat diwawancarai Terbitmalut.com.

Dikatakannya, dari besaran anggaran yang diusulkan DLHK, Rp. 32 miliar, hanya terdapat Rp. 290 juta yang di peruntukan pada bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (P2KL).

“Sehingga ini terasa jomplang, dengan adanya anggaran yang begitu besar yang diusulkan oleh DLHK,” ucapnya.

Syarif menambahkan, Komisi III DPRD juga sangat mendukung dengan adanya inovasi reduksi limbah organik menggunakan maggot. Dan itu harus masuk di dalam APBD tahun 2024 sehingga, bisa berjalan secara baik.

“Jadi baru mengusulkan sebatas level Kelurahan dengan besaran anggaran Rp. 100 Juta. Jadi total 50 Kelurahan di Kota Ternate akan kita buat satu Project dan disetujui oleh Komisi III untuk dicoba  diterapkan,”ungkapnya.

Hal ini tentunya dengan inovasi ini akan mendukung industrialisasi sampah berbasis partisipatif, sebagaimana sasaran program prioritas pak Wali Kota.

“Untuk itu Komisi III menginginkan agar permasalahan sampah bukan saja angkut buang tapi, harus ada inovasi untuk menambah nilai ekonomis bagi masyarakat dan itu diminta oleh Komisi III,”tambahnya. (**)

Penulis : Uku

Editor : Sukur