Buka Rakor Rembuk Stunting, Wali Kota : Penurunan Stunting Kota Ternate Harus 10 Persen di tahun 2024

TERNATE, TERBITMALUT.COM — Wali Kota Ternate, Maluku Utara, M. Tauhid Soleman membuka kegiatan Rapat Koordinasi, Sosialisasi Pokjanal Posyandu dan Rembuk Stunting Tingkat Kota Ternate Tahun 2023, yang dilangsungkan di Muara Hotel Senin, (26/6/2023).

Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman dalam sambutannya menyampaikan, apresiasi atas terselenggaranya Rapat Koordinasi, Sosialisasi Pokjanal Posyandu dan Rembuk Stunting Tingkat Kota Ternate Tahun 2023.

Memang kata Tauhid, bahwa percepatan penurunan angka stunting merupakan salah satu program prioritas nasional yang harus kita dukung bersama-sama, berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.

Baca Juga :

Satu Speedboat Tenggelam Antara Pulau Mare dan Moti, 9 Korban Selamat dan Sudah Kembali ke Ternate

Sejalan dengan itu, lanjut Tauhid, dalam rangka mendukung implementasi transformasi layanan primer sampai ke tingkat masyarakat, posyandu diharapkan dapat memenuhi layanan dasar bagi sasaran seluruh siklus hidup.

“Karena Posyandu sebagai salah satu integrasi layanan primer dan sebagai sistem kesehatan tingkat kelurahan, RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga), dimana fokus layanannya di standarisasi dan dilengkapi dari sebelumnya hanya melayani ibu dan bayi, nantinya posyandu menawarkan paket untuk seluruh usia baik anak, remaja hingga lansia,”kata Tauhid.

Sehingga hal ini sangat penting dan berperan dalam mendukung intervensi percepatan penurunan stunting. Karena stunting ini termasuk urusan kesehatan yang esensial dan berdampak jangka panjang bagi generasi masa depan Negara dan daerah.

“Maka penanganannya juga perlu melibatkan banyak pihak dan banyak aspek secara berkelanjutan, seperti aspek kesehatan, aspek keluarga maupun aspek perilaku, artinya intervensi terhadap percepatan penurunan stunting perlu dilakukan dengan intervensi spesifik dan terpadu dari semua stakeholder yang ada di daerah ini,”ucapnya.

Sehingga dalam kesempatan itu, Wali Kota juga mengajak pada jajaran, untuk lebih serius, lebih berkomitmen dalam percepatan penurunan stunting, melalui kerja nyata, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja berkualitas dengan membangun sinergi, kolaborasi dan akselerasi bersama masyarakat, swasta, organisasi non pemerintah, dunia usaha, dunia kerja, perguruan tinggi, serta pihak-pihak lainnya.

Kata Tauhid juga, berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 berdasar Tinggi Badan menurut Umur. Angka prevalensi kasus stunting di Kota Ternate mencapai 24%, dan tahun 2022 prevalensi stunting di Kota Ternate sebesar 17,7℅ atau penurunan 6,3%.

“Untuk itu saya harapkan Kota Ternate dapat kita tekan atau turunkan sampai tahun 2024. Karena Kota Ternate menargetkan angka prevalensi stunting sebesar 10% atau di bawah target nasional 14%. Tentunya dengan tetap mempertahankan sinergitas dan kolaborasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan secara bersama-sama,”pintanya.

Oleh karena itu, dalam setiap kesempatan yang sama saya selalu tegaskan, saya tidak mau ada yang coba lempar tanggung jawab, karena penanganan stunting tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab Dinas Kesehatan maupun Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana semata.

Tauhid mengharapkan, seluruh perangkat daerah maupun stakeholder lainnya dapat menyampaikan aksi yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan dalam upaya penanganan stunting termasuk Kecamatan dan Kelurahan untuk berupaya meningkatkan peran masyarakat untuk berkontribusi dalam posyandu.

“Kepada TAPD dan Bappelitbangda khususnya, saya perintahkan agar memastikan perangkat daerah yang termasuk kedalam intervensi sensitif dan spesifik telah memasukkan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen rencana kerjanya,”tegasnya.

Kemudian, kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan, saya tegaskan sejak dini susun strategi dan sinergi agar semua lini bergerak cepat dalam penanganan penurunan stunting ini.

“Terkhusus untuk 10 (Sepuluh) Kelurahan yang menjadi fokus penanganan penurunan stunting kita Tahun 2023 ini, jika ada perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan maupun pihak swasta yang tidak bersedia mendukung program dan strategi yang telah kita susun, segera sampaikan dan akan kita berikan tindakan sesuai aturan yang berlaku,”tambahnya. (**)

Penulis : Sukur 

Editor : Redaksi