Gubernur Malut AGK Pulangkan Empat Warga Malut Korban Konflik Sudan

SOFIFI, TERBITMALUT.COM — Konflik yang terjadi di Negara Sudan beberapa saat lalu menyebabkan Pemerintah Indonesia harus memulangkan 385 Warga Negara Indonesia termasuk 4 warga asal Maluku Utara. 

Demikian disampaikan Kepala Badan Penghubung Maluku Utara K.R.N.S Lestari saat melakukan penjemputan terhadap 4 warga Maluku Utara di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu (29/04/2023). 

Lestari mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia yang disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi agar setelah warga Indonesia yang dievakuasi tiba di Indonesia langsung dijemput oleh masing-masing pemerintah daerah untuk dikembalikan ke daerah asal.

Baca Juga :

Untuk Menyukseskan Festival Malam Ela-ela, Pemprov Malut Audiensi dengan Pemkot Tikep, Wali Kota Bersidia Hadir

Oleh karena itu, Gubernur Maluku Utara, Kh Abdul Gani Kasuba memerintahkan kepada Sekprov Maluku Utara dan Kepala Badan Penghubung Maluku Utara di Jakarta untuk mendata empat warga Maluku Utara dan secepatnya dikembalikan ke daerah.

“Setelah diperoleh informasi bahwa dari 385 WNI yang dievakuasi oleh Pemerintah Indonesia terdapat empat warga Maluku Utara maka kami diperintahkan bapak Gubernur Maluku Utara untuk segera mendata dan memulangkan mereka ke Maluku Utara sesuai arahan beliau”, kata Kalan Penghubung seperti rilis diterima.

Rencananya, empat warga Maluku Utara yakni Muhammad Rasid Ridha Mas (26), Nur Adillah Muhammad Kasuba (23), Khalifah Putri Andaini (20) dan satu bayi berusia 1 tahun setelah penyelesaian semua data administrasi yang dibutuhkan Kemenlu akan secepatnya dipulangkan oleh pemerintah provinsi Maluku Utara dengan menggunakan pesawat.

Dilansir dari BBC Selasa (25/4/2023), penyebab konflik Sudan adalah buntut kudeta tahun 2021. Sejak kudeta, Sudan dijalankan oleh dewan jenderal, yang dipimpin oleh dua orang petinggi militer.

Mereka adalah Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, kepala angkatan bersenjata dan presiden negara itu dan wakilnya serta pemimpin RSF, Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, lebih dikenal dengan nama Hemedti.

Masalah utama adalah rencana untuk memasukkan sekitar 100.000 Rapid Support Forces (RSF) ke dalam tubuh tentara. Kedua jenderal berbeda pendapat, terkait siapa yang kemudian akan memimpin pasukan baru tersebut. (Red/TM)