Marak Dugaan Pungli, LSM KCBI Desak Kadisdikbud Halsel dan Malut Evaluasi Para Kepsek di Kecamatan Obi

LABUHA, TERBITMALUT.COM — Terindikasi dugaan pungutan liar (pungli) di sekolah tingkatan SD/SMP/SMA di Pulau Obi, khususnya Kecamatan Obi, Halmahera Selatan (Halsel) ternyata sangat masif dilakukan setiap tahun.

Berdalil untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) Terbitmalut.com pun melakukan penulusuran langsung di lapangan. Ternyata tidak hanya 1 (satu) sekolah melainkan hampir seluruh sekolah di Pulau Obi.

Diaduhkan beberapa orang tua wali murid, saat ditemui di Desa Buton Kecamatan Obi, bahwa anak mereka dimintai pihak sekolah agar membayar biaya kostum (seragam) untuk mengikuti kegiatan lomba gerak jalan memperingati HUT RI.

Baca Juga :

Dr. Nurhasanah Resmi Mendaftar Sebagai Bakal Calon Rektor Unkhair 2025-2029, Begini Sepak Terjangnya di Universitas

“Anak saya yang masih SD dipilih untuk ikut gerak jalan dan diharuskan membayar uang seragam sebesar Rp 130 ribu, kalau yang SMP dan SMA lebih mahal lagi, “kata salah satu orang tua wali murid pada Kamis (31/7/2024) kemarin.

“Dan itu pasti setiap tahun, jika tidak bayar maka diancam untuk tidak bisa ikut kegiatan gerak jalan, meski sudah dipilih dan sudah ikut latihan setiap hari, tapi kalau tidak bayar berarti tidak bisa ikut,”sambung salah satu orang tua wali murid lainnya.

Namun, sejumlah orang tua wali murid itu mengaku, sudah terbiasa dengan pembiayaan seperti itu, tidak hanya disaat hari besar saja, tetapi jika ada kegiatan lain pasti akan dibebankan kepada siswa yang tidak lain orang tua wali murid.

“Kami sudah biasa, jadi harus dibayar demi anak-anak kami bisa berprestasi juga. Jadi kalian bilang pendidikan itu gratis, bohong, di Obi belum semua pendidikan gratis,”ungkap mereka.

Anak saya ada yang SD dan SMP dipilih ikut gerak jalan, sudah ikut latihan setiap hari di sekolah. Jadi tidak dibayar anak-anak pasti ngotot, bahkan anak saya yang SD sampai menangis kalau tidak dibayar. Kami sebagai orang tua sudah pasti akan memberikan yang terbaik bukan.!

“Jadi kami harus bayar, jika hanya satu tingkatan sekolah saja kami tidak apa-apa, tapi ada yang anaknya semua harus ikut, dari SD, SMP, SMA, silahkan ada hitung berapa yang harus dikeluarkan orang tua, paling murah SD, 130 ribu, tingkatan atas lebih mahal lagi, “terang salah satu orang tua wali murid.

Lebih lanjut Terbitmalut.com bersama awak media lainnya mencoba konfirmasi ke pihak-pihak terkait. Salah satunya oknum Kepala Sekolah (kepsek) SD di Kecamatan Obi yang berhasil dikonfirmasi melalui telepon seluler.

Kepsek tersebut mengatakan, beberapa sekolah di Obi memang selalu melakukan hal itu saat memperingati HUT Republik Indonesia.

Karena kata dia, untuk biaya seragam atau kostum kegiatan lomba seperti gerak jalan dan yang lainnya, tidak termasuk dalam biaya penganggaran dana Bantuan Ongkos Sekolah (BOS), parahnya lagi oknum Kepsek tersebut mengatakan jika pekerjaan wartawan hanya mencari kesalahan orang.

“Hal seperti itu, atau kostum untuk kegiatan gerak jalan dan lain, tidak masuk dalam dana BOS. Saya tahu wartawan di Halsel sangat banyak di Obi juga demikian. Jadi wartawan ini sering mencari kesalahan orang saja, “kata salah satu oknum Kepsek itu, pada Kamis (1/8/24) kemarin.

Menanggapi Hal itu, Ketua DPC Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) Halsel, Ruslan Waisamola, mengatakan bahwa, tugas seorang wartawan itu pengontrol, mencari, mengumpul data dan mempublikasikan.

“Jadi apa yang dilakukan wartawan sudah sesuai prosedur, sesuai dengan undang-undang pers,”cetusnya Sabtu, (3/8/2024).

Labih lanjut ia mendesak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Halsel, termasuk provinsi untuk segera memanggil dan dimintai keterangan, serta mengevaluasi para kepala sekolah di Kecamatan Obi.

“Karena pungli di pendidikan sangat tidak di anjurkan, apa pun bentuknya. Jika ada indikasi dugaan, Dinas Pendidikan Halsel dan Provinsi harus segerah ambil langkah. Memanggil, mintai keterangan dan di evaluasi, kepada seluruh Kepsek di Obi, “desaknya

Bersama teman-teman media, kita akan mengcover langkah Dinas Pendidikan, sehingga pendidikan di Kabupaten Halmahera Selatan khususnya terbebas dari pungli apapun bentuknya.

“Apalagi ada kepsek yang bilang kegiatan seperti itu tidak masuk dalam pembiayaan sekolah, atau dana BOS, pernyataan ini menurut saya sangat keliru, “ujarnya

Untuk itu, Kadisdikbud Halsel perlu mengevaluasi kinerja para kepala sekolah yang ada di Kecamatan Obi. (**)

Penulis : KnM

Editor : Sukur