Musdalub DPD II Halbar Sudah Sesuai Prosedur AD/ART, Arifin : Hamid Usman Tak Punya Kapasitas

TERNATE, TERBITMALUT.COM  — Musyawarah Luar Biasa (Musdalub) DPD Partai Golkar Halmahera Barat, yang baru-baru ini dilakukan sudah sesuai dengan syarat dan prosedur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Dimana pada kesempatan itu, Arifin Jafar selaku Sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku Utara kemudian memimpin sidang dalam Musdalub tersebut.

Arifin yang diberikan mandat oleh Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku Utara, Alien Mus sehingga dirinya kemudian memimpin berjalannya sidang-sidang Musdalub DPD Golkar Halbar itu.

Baca Juga :

Sempat Dilaporkan Hanyut di Perairan Jailolo, Nelayan Asal Buli Ditemukan Selamat

Arifin Djafar  menyampaikan bahwa, selaku DPD I Provinsi Maluku Utara, dirinya menilai sah-sah saja ketika ada yang berkomentar terkait dengan proses Musdalub di DPD Partai Golkar Halbar.

“Namun perlu diingat bahwa, pelaksanaan Musdalub yang kita laksanakan di Halmahera Barat itu memang sudah kita lakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART),”kata Arifin saat Konfrensi Pers Kamis, (20/4/2023). 

Arifin juga  menyebutkan terkait dengan Musdalub yang sudah dilakukan Selasa, (18/4/2023) kemarin sudah memenuhi prosedur di dalam AD/ART dan juklak yang menyangkut dengan ketentuan-ketentuan Musyawarah.

“Sudah sesuai dengan AD/ART dan Juklak ketentuan-ketentuan Musyawarah yang dilaksanakan oleh tingkat Provinsi maupun Kabupaten-kabupaten/kota, sampai dengan di tingkat kecamatan,”ungkapnya.

Lebih lanjut, Mantan Wakil Wali Kota Ternate itu menambahkan bahwa, pada saat Musdalub di Halbar, bahkan telah dilakukan sesuai dengan tata tertib di dalam buku panduan Musdalub.

“Buku panduan Musdalub ini berisinya jelas semua, sampai dengan tata tertibnya (Tatib) dan pasal-pasal yang menyangkut semua tentang proses dilakukan Musdalub,” 

“Buku panduan/ketentuan ini dibagikan ke seluruh peserta, sehingga Tata Tertibnya dibahas lebih dulu disetujui baru dilaksanakan sesuai dengan Tata Tertibnya,” sambung Arifin.

Sehingga menurutnya, contoh semacam salah satu kader yakni Hamid Usman yang berkomentar terkait dengan Musdalub di Halbar itu cacat Prosedur semacam itu, kata Arifin, pihaknya selaku Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Utara menilai bahwa itu hanya sebatas menanggapi biasa dilakukan oleh seorang Hamid Usman.

“Karena orang yang memberikan statement ini juga tidak berkapasitas apa-apa, pertama. Tidak berkapasitas sebagai badan pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Utara, tidak juga juga berkapasitas sebagai badan pengurus DPP”, tegas Arifin.

“Nanti saya berikan SK dari DPP dan SK dari DPD Provinsi, coba cari nama Hamid Usman dan Sawaludin itu, tidak ada nama mereka dalam SK,”tuturnya.

Dirinya juga menegaskan, ketika berbicara harus sesuai dengan kapasitas, dirinya juga maklumi terkait dengan komentar seorang Hamid Usman memang kaders lama tetapi setelah sudah berpindah partai dirinya sudah tidak lagi berkapasitas sebagai anggota partai.

“Jadi setelah beliau berpindah partai, Hamid Usman ini sudah dicabut hak dan keanggotan partainya dalam Partai Golkar, itu sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,”tambahnya.

Hanya saja masih hargai beliau sesama kader Golkar dan mantan kader golkar, pak Hamid usman ini kita masih menghargai untuk bergabung kembali bersama sama, tapi untuk menjalankan roda organisasi ini ada rambut-rambut yang harus kita patuhi dan taati, pertama harus secara legal memiliki dasar-dasar untuk kita lakukan langkah-langkah organisatoris.

Arifin menyebutkan Musdalub di Halmahera Barat itu dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Arifin juga mencontohkan, dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga partai Golkar, selama 5 tahun itu mengalami revisi sesuai dengan mengalami kondisi perkembangan pertimbangan perpolitikan maupun perkembangan internal partai sehingga adanya perubahan-perubahan.

“Contohnya, pak Hamid Usman ini tidak terupdate dari sisi aturan, beliau bilang pada pasal 12 yang mengatur tentang persyaratan, padahal tidak, pada pasal 12 itu dia mengatur lain, bukan persyaratan,”sentilnya.

Sementara itu, Ketua MPO DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Utara, Amanah Upara juga menambahkan, terkait dengan komentar Hamid Usman itu kemungkinan besar didapatkan dari Ahmad Hidayat Mus (AHM).

“Saya sangat meyakini AHM sangat paham terkait dengan Partai Golkar yang ada di Maluku Utara,”pungkasnya. (Red/TM)