Pj Bupati Diam-diam Mendaftar di PKB Untuk Maju di Pilkada Halteng, Akademisi : Sudah Melanggar UU ASN dan UU Pilkada

WEDA, TERBITMALUT.COM — Pejabat Bupati Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Maluku Utara, Ikram M. Sangadji diam-diam telah mendaftarkan diri atau mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jakarta Pusat pada Rabu (5/6/2024) kemarin.

Padahal Ikram diketahui saat ini masih berstatus ASN atau Pejabat di Kabupaten Halmahera Tengah, yang dipercayakan pemerintah Pusat untuk menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Halmahera Tengah. 

Menanggapi itu, Akademisi Universitas Khairun, Dr. Muamil Sunan, menyampaikan, bahwa posisi Ikram M. Sangadji adalah Pj Kepala Daerah, yang berstatus PNS/ASN yang diangkat pemerintah pusat. 

Baca Juga :

Berkah Ramadhan: Kelompok Tani “Sailom” Sukses Panen Jagung Manis Bonanza

Untuk itulah, di dalam UU No. 5 tahun  2014 tentang ASN secara tegas menjelaskan bahwa bagi ASN dilarang berpolitik. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga netralitas ASN dan merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme ASN dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. 

“Sehingga para pejabat baik itu Pj gubernur, bupati, dan wali kota harus mengundurkan diri dari jabatannya, jika menjadi peserta Pilkada di tahun 2024,”ungkapnya kepada Terbitmalut.com Kamis, (6/6/2024). 

Kemudian, kata Muamil, berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf (q) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa calon gubernur, bupati, wali kota, dan wakilnya harus memenuhi persyaratan, salah satunya tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, bupati, dan wali kota. 

Tentunya, jika penjabat kepala daerah ikut pilkada maka dipastikan terjadinya abuse of power yakni tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan ikut pilkada sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi tidak efektif.

“Tindakan penyalahgunaan kekuasaan ini termasuk dalam perbuatan tercela yang melawan hukum yakni pelanggaran terhadap UU ASN dan UU pilkada,”bebernya. 

Sebelumnya, PJ. Bupati Halteng, Ikram M. Sangadji telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) dengan nomor : 060/0443 tentang Netralitas ASN dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Halmahera Tengah. Surat Edaran itu ditandatangani oleh PJ. Bupati Halteng Ikram M. Sangadji pada tanggal 27 Maret 2024 lalu. 

Padahal dalam poin ketiga itu, sudah menjelaskan bahwa bagi Aparatur Sipil Negara dan PTT sesuai peraturan dan perundang-undangan dilarang untuk : 

1.Tidak memasang alat peraga dalam bentuk baliho, spanduk dan flyer dengan  tujuan Pilkada 2024 

2.Tidak membentuk relawan atau tim sukses Pilkada 2024.

3.Tidak menggunakan bantuan pemerintah dalam bentuk apapun dengan tujuan Pilkada 2024.

4.Satpol PP, Camat, Kepala Desa dan Pj. Kepala Desa agar memberikan pemahaman kepada masyarakat secara umum bahwa baliho, spanduk, flyer, poster bergambar atau inisial ASN yang berhubungan dengan Pilkada 2024 agar tidak dipasang dan atau yang telah dipasang agar segera diturunkan.

5.Sebagai ASN dengan status Pj. Bupati, saya tidak dalam kapasitas menginginkan atau menyatakan diri maju dalam Pilkada 2024. Demikian Surat Edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan secara konsisten. (**)

Editor : Sukur