Organisasi Pembebasan Gelar Aksi Tolak UU Ciptaker dan Golput Pemilu 2024

TERNATE, TERBITMALUT.COM – Organisasi Pusat Perjuangan Mahasiswa Untuk Pembebasan Nasional (Pembebasan) menggelar aksi damai di depan Kantor Wali Kota Ternate, Sabtu (15/4/2023) terkait penolakan UU Ciptaker dan Golput Pemilu 2024. 

Koordinator Aksi, Ikra mengatakan, saat ini rezim Jokowi  sudah menunjukan belang kebijakannya dengan mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja merupakan perangkat hukum yang dibuat guna menambah ancaman bagi tenaga kerja. 

Hal ini katanya, akan membuka peluang investasi lebih besar sehingga membuka lapangan kerja yang hanya akan menguntungkan para pemodal internasional, Nasional dan lokal. UU Cipta Kerja dikebut dan inkonstitusional. Hal ini dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 

Baca Juga :

Gedung Plaza Gamalama Modern Akan Dijadikan Sebagai Rumah Sakit Daerah Kota Ternate

“Namun nyatanya di lapangan, Undang-Undang ini melenggang. Pemerintahan Jokowi menutup rapat mata dan telinga dari gelombang protes penolakan yang berulang kali digaungkan oleh kelompok buruh, mahasiswa, hingga akademisi,”katanya. 

Pemilu Rakyat Miskin 

Menurut Ikra, Pemilu masih 1 tahun lagi, namun partai borjuasi sudah berlomba-lomba meninggikan baliho. Tak sedikit pula partai yang sudah berancang-ancang mendeklarasikan calon presiden yang akan diusungnya kelak. Padahal kondisi perekonomian rakyat tengah dilanda kesulitan usai kenaikan harga BBM. 

“Masing-masing partai borjuasi saling adu janji, adu meriah panggung musik, adu bagi-bagi kaos gratis. Ya, itulah suasana khas pemilu, layaknya hari besar yang perlu disambut dengan gegap gempita,”ucapnya. 

Namun kenyataannya, pemilu di Indonesia tidak lebih dari sebuah “permen”, ia hanya penenang agar “si kecil” tidak menangis. Melalui pemilu, rakyat Indonesia dibuat lupa akan persoalan yang mendasar, yang dihadapinya sehari-hari di pabrik, di kampus, di jalanan.

Rakyat Indonesia dipaksa bergembira bersama janji-janji para partai borjuasi namun semuanya penipu. Pemilu telah berhasil menjadi senjata yang ampuh bagi para elit politik borjuasi untuk menaklukan rakyat miskin. Rakyat miskin dilihat tidak lebih dari sebuah selembar kertas yang akan mengisi kotak suara. 

“Para elit politik hanya akan sibuk memastikan kampanyenya berjalan dan memastikan saingannya tidak melampauinya. Inilah yang dinamakan pemilu borjuasi. Tidak ada ruang bagi kelompok miskin dalam pemilu semacam ini,”ungkapnya. 

Hanya kelompok pemodal lah, yang mampu mendirikan partai politik untuk diikutsertakan pada pemilu. Hal ini jelas menunjukan bahwa, pemilu tidak mampu menjadi representasi rakyat Indonesia, sebab didalamnya hanya berisikan kaum borjuasi yang kerjanya hanya ongkang-ongkang kaki di atas penderitaan rakyat.

“Pemilu Rakyat Miskin” adalah diksi yang kami ambil sebagai bentuk penolakan terhadap kontestasi pemilu borjuasi 2024. Seperti pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2024 adalah ajang para kelas penguasa untuk membagi-bagi kekuasaan. 

“Karena tidak ada keterlibatan Rakyat secara aktif melainkan sederet angka yang disebut sebagai pemilih. Sehingga ajang ini hanya ajang untuk mempertahankan atau memindahkan kekuasaan di antara para penindas,”cetusnya. 

Dan Pemilu Rakyat Miskin adalah ide tandingan dari pemilu borjuasi. Ide ini mengharuskan Rakyat sebagai pengambil peranan paling penting dalam menentukan representasi serta arah kebijakan ekonomi dan politiknya sendiri. Rakyat memiliki kedaulatan dalam lini-lini produksi paling esensial dan sumber daya alam sehingga dapat memanfaatkannya secara bijak, seiring dengan alam dan lingkungan.

Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat tertindas, mulai dari buruh, petani, perempuan, mahasiswa, pelajar, warga miskin kota, minoritas gender dan seksual untuk menggalang solidaritas seluas-luasnya.

“Untuk membangun kekuatan politik tandingan bagi para oligarki dan kelas borjuasi guna mewujudkan Pembebasan Nasional sejati, dan bergerak sesegera mungkin memenangkan tatanan sosial baru yang menjadikan Rakyat sebagai pemegang kedaulatan penuh atas hajat hidupnya, yakni Sosialisme,”pungkasnya. 

Berikut Tuntutan Aksi :

1. Naikan upah buruh 100%

2. Lawan komersialisasi pendidikan dan wujudkan demokratisasi kampus

3. Kesehatan dan pendidikan gratis untuk rakyat

4.Hentikan perampasan ruang hidup di Maluku Utara

5. Sahkan rancangan UU Perlindungan Pekerja Rumah tangga

6.Naikan harga komoditas petani lokal (pala, cengkeh, kopra dan lain-lain)

7. Bebaskan Tahanan Politik PAPUA tanpa syarat

8. Stop kriminalisasi aktivis PAPUA

9. Tangkap dan adili pelaku pelanggaran HAM di PAPUA

10. Hentikan pembungkaman ruang demokrasi di PAPUA

11. Kuota 50% untuk perempuan di seluruh jabatan publik

12. Perluas demokrasi, melawan rasisme dan berikan kebebasan berideologi, beragama dan berkeyakinan

13. Berikan Hak maternitas sepenuhnya pada buruh perempuan

14. Tolak perkawinan anak

15. Pemenuhan hak terhadap orang dengan disabilitas

16. Berikan perlindungan dan hak dasar bagi minoritas gender

17. Implementasikan Permendikbud No 30 tahun 2021

18. Golput Pemilu  2024. (Red)