Diduga Ada Penyimpangan Penyaluran Minyak Tanah di Payahe, Pemkot Tikep Diminta Tindak Oknum Pangkalan Nakal

TIDORE, TERBITMALUT.COM — Warga menduga ada Penyimpangan dalam penyaluran BBM jenis minyak tanah di setiap pangkalan di Kelurahan Payahe Kecamatan Oba, Tidore Kepulauan, Maluku Utara.

“Padahal minyak subsidi ini baru sehari sampai di pangkalan, tapi kenapa baru beberapa jam kemudian sudah habis tersalurkan, dan bahkan tiga kepala keluarga hanya diberikan jatah minyak 10 liter,”kata seorang warga yang tak mau menyebutkan namanya Minggu, (25/2/2024).

“Seharusnya, kami mendapatkan jatah 35 liter tapi kami hanya di kasih 10 liter, jangan jangan kami menduga sebagian nya dijual keluar dengan harga diluar HET,”sambungnya.

Baca Juga :

Hari Kedua Idul Fitri, Wali Kota dan Wawali Silaturahmi dengan Sultan Tidore

Hal yang sama dikeluhkan warga yang lain yang berinisial S mengatakan, jumlah pangkalan yang tersedia di Kelurahan Payahe kurang lebih 4 pangkalan, namun warga setempat terasa sulit mendapatkan jatah dari minyak tersebut.

Menurutnya, bahkan Pemilik pangkalan saat ditanyakan, selalu beralasan stok minyak yang diterima dari agen sangat terbatas sehingga dalam pembagian juga berkurang .

“Setau kami minyak subsidi yang disuplai dari Pertamina ke agen dan disalurkan ke masyarakat itu sudah sesuai dengan jumlah KK, kenapa bisa jadi begini,”jelasnya.

Dari persoalan itu, Warga berharap kepada pemerintah Kota Tikep agar segera mengambil langkah tegas.

Sementara, salah satu pemilik pangkalan di Kelurahan Payahe, Om Jadda saat ditemui mengaku, pangkalan yang ada di Kelurahan Payahe hampir semua kekurangan stok. Hal tersebut lantaran berpengaruh terhadap pelayanan minyak tanah ke warga, dan jumlah kuota minyak tanah untuk pangkalan sebelum nya 2 ton. kini diberikan hanya 1 ton setengah.

“Nah ini yang menjadi masalah, karena suplai minyak tanah ke pangkalan sudah terbatas sehingga pembagian ke masyarakat juga tidak mencukupi,”tuturnya.

Untuk itu, Pihaknya meminta bantuan kepada pemerintah Tikep yang membidangi masalah tersebut ataupun aparat penegak hukum agar mengkroscek kembali.

“Sehingga minyak tanah yang disuplai ke setiap pangkalan ini bisa berkurang, dan malahan tidak sesuai dengan jumlah data masyarakat yang diajukan. Maka harus di mengawasi mobilisasi pergerakan mobil minyak tanah ke setiap pangkalan di daratan Oba,”harapnya.

Terpisah Pranata Laboratorium Perindagkop Kota Tikep, Habib Abubakar mengatakan, bahwa ada keluhan warga masyarakat di kelurahan Payahe tentang pelayanan beberapa pangkalan BBM jenis minyak tanah ke masyarakat tidak sesuai ketentuan yang berlaku beberapa waktu belakangan ini.

“Oleh karena itu, pemerintah khususnya dinas Perindagkop berharap jika ada dugaan seperti itu jangan segan-segan masyarakat melapor ke Dinas untuk ditindaklanjuti,”harapnya.

Untuk diketahui bahwa saat ini Disperindagkop akan memperbaharui surat rekomendasi bagi seluruh pangkalan di kota tikep.

“Jadi jika ada pangkalan yang diduga berbuat seperti dan masyarakat mengetahuinya tolong lapor ke dinas Perindagkop dengan menyebut nama pangkalan, pemilik, alamat dan pihak dinas akan menindaklanjuti serta menjaga rahasia si pelapor,”paparnya.

Hal yang sama, Direktur utama CV. Rusda Tikep, Awat Hi Ahmad saat dikonfirmasi melalui via telepon tidak menjawab hingga berita ini ditayangkan. (**)

Penulis : Ull

Editor : Sukur