
TERNATE, TERBITMALUT.COM — Walaupun nama Edi Langkara tidak masuk dalam bursa Cagub oleh DPD Partai Golkar Maluku Utara di tahun 2024, seperti disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Maluku Utara, yakni Ahmad Hidayat Mus (AHM), Alien Mus, Aliong Mus (Trio Mus) Benny Laos dan Sultan Tidore Husain Alting.
Hal ini membuat Wasekjen DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Edi Langkara angkat bicara, soal Trio Mus dengan skema Dinasti di Partai Golkar. Bagi Elang ini melampaui batas etika sosial dan etika politik, yang harus kedepankan aspek solidaritas sosial dan soliditas Kaders Partai Golkar.
Elang juga menyatakan, agar para pengurus Golkar Maluku Utara, lebih bijak melihat dinamika dan fenomena politik yang sedang berkembang di Malut saat ini.
“Semua tokoh Partai Golkar baik yang berada dalam struktur maupun diluar struktur seharusnya menyadari secara sungguh-sungguh betapa nestapa derita partai dan seluruh pendukungnya yang kalah pada Pilkada Gubernur, empat kali kalah ketika itu (Alm. Bang Gafur dan Ahmad Mus) masing-masing meriwayatkan sejarah kekalahan Partai Golkar pada kontestasi pemilukada 4 periode berturut-turut. Penyebab diantaranya, Kaders dan Tokoh partai Golkar di daerah tidak solid, dan kebaikan yang tertutup alias akal-akalan yang menista Partai Golkar itu sendiri,”kata Elang kepada Terbitmalut.com Sabtu, (20/5/2023).
Bagi Elang ini pengalaman berharga untuk kita sesama kader partai Golkar melakukan perenungan (internalisasi), koreksi dan pembaharuan secara sistemik, guna menjawab tantangan lingkungan strategis yang setiap waktu berubah-ubah.
“Saat ini Partai Golkar menghadapi kompetitor di Partai lain yang sungguh kuat. Hilangnya Posisi perolehan suara kita Partai Golkar pada pemilu 2019, termasuk perolehan suara pusat yang bergeser ke urutan dua harusnya menjadi cambuk konsolidasi semua Kaders Partai untuk meraih kejayaan kembali pada 2024,”ucapnya.
Pada sisi yang lain kata mantan orang nomor satu di Halteng ini, Jika DPD Partai Golkar Maluku Utara ingin meraih kemenangan pada pemilu dan Pemilukada 2024, maka seluruh pemangku kepentingan di Partai Golkar harus membuka Diri dengan kemampuan membaca dinamika sosial yang kini sedang berkembang.
“Kita tidak boleh memaksakan diri sendiri disaat situasi politik tidak memungkinkan, kita tidak bisa mengulang sejarah yang membuat turbulensi Partai Golkar dimana telah kehilangan 5 kursi Ketua DPRD pada pemilu 2019. Yakni di Provinsi , Kepsul, Halsel, Morotai, dan Kota Ternate. Lumbung perolehan suara terdegradasi akibat pengelolaan Kebijakan partai yang tertutup dan mementingkan diri sendiri, kelompok, dan Dinasti yang sesungguhnya menjadi ancaman kepada Partai Golkar itu sendiri,”ungkapnya.
Karena saat ini, masyarakat sudah dewasa dalam berpolitik, sehingga kita tidak boleh bermain-main di tengah ketatnya kontestasi politik antar Partai Politik di daerah Maluku Utara.
Untuk itu Elang, menambahkan agar secara organisatoris seluruh Kaders partai untuk taat asas, berpegang pada kebijakan Partai khususnya PO dan Juknis yang telah menjadi piranti sistem dalam merumuskan kebijakan Partai. DPD Partai Golkar janganlah menjadi Kuda Troya untuk kepentingan personaliti dan kelompok tertentu.
Selanjutnya kepemimpinan Partai Golkar di Daerah seharusnya mampu memahami fungsi partai politik yakni,sebagai lembaga Agregator dan Artikulator kepentingan publik. Jika paham benar fungsi partai maka cara-cara politik gaya lama hendaklah di buang dan dikubur dalam-dalam.
“Salah satu fungsi agregasi dan artikulasi partai adalah kemampuan sebagai Katalisator politik untuk menciptakan keseimbangan sosial Politik dan obyektif melihat kenyataan. Sehingga nantinya Partai Golkar tidak terjebak pada skenarionya sendiri, mari kita waspada bersama dengan (Berkaca pada pengalaman pahit sebelumnya, akibat memaksakan kepentingan sendiri),”tuturnya.
Salah satu kebijakan rekruitmen politik di partai Golkar adalah menggunakan pendekatan survei elektabilitas dengan memprioritaskan kader partai Golkar, dan jika kader partai Golkar surveinya tidak menunjukkan peluang menang pada kontestasi, maka partai harus melakukan upaya koalisi dan atau menggalang tokoh profesional, politisi diluar partai Golkar.
Dengan demikian sebelum mengeluarkan nama yang akan diusung ke depan, maka hendaknya jangan abaikan aturan partai. Sebab sekali mengabaikan aturan partai maka disini titik awal kehancuran Partai Golkar. Harus ingat bahwa partai Golkar adalah milik bangsa yang terkelola menurut UU. Sehingga tidak menampilkan pola pikir yang sempit dan murahan.
“Pertanyaan kalau demikian mengapa nama (Elang) tidak masuk didalam bursa Cagub internal partai Golkar?. Jawabannya biarlah Publik Maluku Utara yang menilai. Lagi pula saya masih fokus mengawal Pileg dan Pilpres sesuai arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto,”tegasnya. (SL/TM)