DPRD Kritisi LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024 di Masa Bahri Sudirman yang Dianggap Gagal Membangun Halteng

WEDA, TERBITMALUT.COM — Paripurna DPRD Halmahera Tengah pada Kamis, (24/4/2025) bukan sekadar formalitas seremonial tahunan. Di ruang sidang itu, kritik pun mulai berceceran. Melalui Ketua Pansus LKPJ, Kabir Kahar, menumpahkan unek-unek yang selama ini mengendap di balik angka dan laporan tebal bertinta hitam semata.

“LKPJ tahun 2024 (Masa Bahri Sudirman) masih menyimpan banyak bolong yang harus ditambal,” tegas Kabir, suaranya menggema, tajam. Ia tak berbicara soal angka kosong. Ia bicara soal kegagalan, soal potensi yang tertahan, dan soal janji pembangunan yang belum berwujud nyata untuk masyarakat.

Dengan nada lugas, Kabir menyebut laporan pertanggungjawaban Bupati untuk tahun anggaran 2024 sebagai dokumen penuh celah. Dari capaian fisik yang tak memuaskan, hingga program yang dijalankan tanpa cermin reflektif target meleset, masalah tak dianalisis, solusi pun nihil.

Baca Juga :

FM Merah Putih Haji Salahuddin Talabudin Desak Polres Halteng Tindak Oknum yang Mengibarkan Bendera Benang Raja RMS

Di tahun yang mengusung tema “Pembangunan Berbasis IT”, justru indeks reformasi birokrasi hanya mencapai angka 1,85 predikat “cukup” yang menurut Kabir terlalu murah hati. “Dengan konsep IT, hasilnya seharusnya lebih dari cukup,” ujarnya dengan sinis.

Belum cukup, nilai MCP KPK di angka 45 dan SPI 67,9 hanya mempertegas pernyataannya, bahqa zona rawan fraud yang terus dihuni tanpa perbaikan berarti.

Untuk itu, ia mendesak agar ada penciptaan zona integritas di seluruh sektor publik, bukan sebagai jargon, tapi langkah nyata.

Di sektor keuangan, Kabir mengupas habis SILPA tahun 2024 yang menembus Rp.340,98 miliar. “Ini bukan prestasi. Ini kegagalan menyerap anggaran untuk pembangunan rakyat,” tudingnya tajam. Karena, Kapasitas fiskal yang tinggi, tapi dana dibiarkan mengendap, sehingga kontradiksi yang sulit dicerna akal sehat.

Sorotan juga diarahkan pada Perusahaan Daerah Fogogoru Maju Bersama. Bukannya menjadi mesin pendapatan daerah, badan usaha ini justru terus merugi. Maka, Kabir mengusulkan transformasi menjadi Perseroda agar lebih profesional dan kompetitif.

Infrastruktur pun tak luput, indeks infrastruktur wilayah di Halteng masih di bawah 80%. Jalan strategis seperti Tabalik dan SP Transwale masih sebatas rencana.

“Karena pembangunan jalan bukan sekadar beton, ini akses ekonomi rakyat, yang harus diutamakan oleh Pemda,”tegasnya.

Ironisnya, meski ekonomi tumbuh 18,40%, angka kemiskinan masih 10,71% tertinggi kedua di Maluku Utara.

“Pertumbuhan tanpa pemerataan hanyalah fatamorgana,” tukas Kabir. Ia juga menyebut lonjakan penduduk 29,39% per tahun sebagai “bom waktu” yang tengah berdetik.

Sektor pembangunan desa, pendidikan, kesehatan, hingga ketahanan pangan, semuanya dihujani kritik.

Tiga kecamatan masih berstatus tertinggal. Dana desa dinilai mengalir tanpa arah. “Bahkan, 80% kebutuhan pangan masih diimpor dari luar. Ini memalukan,”cetusnya.

Kabir pun menutup kritiknya dengan desakan penguatan fungsi Inspektorat. Pengawasan internal yang nyata, bukan sekadar laporan kaku.

Menangapi itu, Wakil Bupati Halteng, Ahlan Djumadil, yang hadir dalam paripurna, tidak terlalu menampik semua kritik tersebut.

“Check and balance adalah hal sehat dalam demokrasi,” katanya kepada wartawan. Ia menyebut bahwa semangat baru bersama Bupati akan terus di bawa untuk memperbaiki hal mendasar yang menjadi kebutuhan rakyat.

“Pelayanan adalah kata kunci. Kita telah memulai itu,” ujarnya singkat, seolah ingin meyakinkan, meski jalan masih panjang dan penuh tambalan. (**)

Penulis : Dewa

Editor : Redaksi