GPM Pulau Obi Beri Dukungan Penuh Penolakan PT. IMS di Desa Bobo, Obi Selatan

LABUHA, TERBITMALUT.COM — Tokoh Agama yang tergabung dalam klasis Gereja Protestan Maluku (GPM) Pulau Obi, bersama sejumlah masyarakat Desa Bobo, Kecamatan Obi Selatan, Halmahera Selatan (Halsel) dengan tegas menolak kehadiran perusahaan tambang PT. Intim Mining Sentosa (PT. IMS) di wilayah mereka.

Penolakan PT. IMS ini didasarkan pada kekhawatiran terhadap dampak kerusakan lingkungan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dimasa depan.

Ketua Klasis GPM Pulau Obi, Pendeta Esrom Lakoruhut menyatakan, dukungan penuh terhadap aspirasi masyarakat dalam menolak kehadiran PT. IMS.

Baca Juga :

Tiba di Halsel, Bassam-Helmi Langsung Gelar Doa Bersama Untuk Kemajuan Daerah

“Kita harus menghindari konflik agraria, konflik sosial, maupun dampak lingkungan,”kata Pendeta Esrom saat diwawancarai, Rabu (19/2/2025) kemarin.

Menurut dia, sebagai lembaga gereja dan institusi agama yang peduli terhadap lingkungan serta masa depan masyarakat yang berkeadilan.

“Sehingga kami harus menolak perusahaan tambang yang tidak menjalankan prosedur dengan benar,”ungkapnya.

Ia menambahkan, kehadiran tambang di Desa Bobo tidak ada jaminan kesejahteraan bagi masyarakat kemudian hari. Sebaliknya, keberadaan perusahaan tersebut justru berpotensi memperburuk kondisi sosial dan ekonomi warga setempat.

“Diberbagai tempat, dampak negatif perusahaan tambang lebih banyak dirasakan oleh masyarakat kecil, dan  diuntungkan hanyalah segelintir orang, sementara petani dan nelayan yang tidak memiliki akses justru mengalami kesulitan dan penderitaan,”terang Pendeta Esrom.

Dukungan GPM Pulau Obi terhadap aspirasi masyarakat Bobo, merupakan mayoritas jemaat di GPM. Mereka menekankan bahwa masyarakat kecil seperti petani dan nelayan tidak mendapatkan manfaat dari keberadaan perusahaan tambang, melainkan hanya mengalami kesulitan akibat dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Atas dasar tersebut, masyarakat bersama tokoh agama bersepakat untuk menolak kehadiran PT IMS. Mereka berharap pemerintah dan pihak terkait dapat mendengar suara mereka dan tidak mengizinkan perusahaan beroperasi di desa Bobo Obi Selatan (KunMsy)