oleh

Pembangunan Irigasi Kepsul 2018, Diduga Temuan BPK Malut Senilai Miliaran Rupiah

SANANA, TMc- Sebuah pemerintahan yang baik, adalah pemerintahan yang bersih dan mampu memgelola dana publik berupa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara transparan, baik dan benar demi kesejahteraan rakyat.

Hal ini merupakan kewajiban bagi pemerintah. Sebab dana publik berupa APBD yang dikelola oleh pemerintah adalah milik rakyat dan harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Alhasil cara mengelolah pemerintahan yang bersih belum menjadi praktek yang baik di Kabupaten Kepulauan Sula sebai daerah yang mampu mengelolah anggaran daerah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, diserahkan kepada Pemda Kabupaten Kepulauan Sula pada Tanggal 22 Mei 2019.

Berdasarkan Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara dan Undang-undan nomor 19 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan Serta Undang-Undang Terkait Lainnya.

BPK Telah memeriksan Neraca Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula pada 31 November 2018, atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Lapran Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas, Serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Pekerjaan Bendung dan Jarigan Irigasi DI Auponhia yang dikerjakan oleh (PT. RJA, berdasarkan surat perjanjian kontrak nomor 919.916/610.22/16/SP/DPUPRPKP-KS/IV/2018 tanggal 27 april 2018 senilai Rp. 11.292.633.516,73.) Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Kelebiah Pembayar senilai.Rp; 1. 092.771.613,35, serta belun di kenakan denda senilai.Rp: 60.008. 686,99.

Selain dari itu Pekerjaan pembangunan bendungan dan jaringan irigasi di Kaporo yang dilaksanakan oleh (PT AMK berdasarkan surat perjanjian kontrak nomor 919.916/610.22/17/SP/DPUPRPKP-KSVII/2018 tanggal 12 Juli 2018) senilai Rp.9.793.609.134,00. Tidak sesuai ketentuan dan belum di kenakan denda keterlambatan senilai Rp. 489. 680.456,70

Realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada dua OPD tidak sesuai dengan ketentuan dan terdapat kekurangan folume senilai Rp 1.548.549.356,85 dan belum dikenakaj denda keterlambatan senilai Rp. 178.815.363,54.

Kekurangan folume senilai Rp. 197.991.835,97. Atas realisasi belanja modal-jalan, irigasi, dan jaringan pada dinas perhubungan selain daei itu Kekurangan folume senilai Rp.1.350.557.520,61 atas realisasi belanja modal-jalan,irigasi, dan jaringan pada dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman dan belum di kenakan denda keterlambatan senilai Rp. 178.815.363,54, tutupnya. (bht)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed