oleh

Soal Ambruknya Jembatan Air Bugis di Kepsul Polda Malut di Nilai Tak Punya Taring

SANANA, TMc-  Praktisi Hukum, Zulfitrah Hasil menilai Polda Maluku Utara (Malut) sangat lambat mengungkapkan dugaan kasus proyek jembatan air Bugis, Desa Auponhia, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Padahal penanganan perkara jembatan air Bugis ini sudah lama dilaporkan dan saat ini sudah masuk tahapan penyidikan.

“Ini berarti proyek tersebut jelas ada tindak pidana korupsi, karena faktanya jembatan yang dikerjakan sejak 2017 tersebut dengan nominal anggaran 4,2 miliar lebih itu saat ini sudah rusak atau patah,” ungkap Zulfitrah kepada wartawan, Minggu (20/9).

Dengan adanya kerusakan jembatan pada beberapa lalu itu, Kata Zulfitrah (Praktisi Hukum red) sudah sangat jelas gagal konstruksi dan telah merugikan negara. “Maka PT. Krisiti Jaya Abadi yang mengerjakan proyek tersebut, PPK di Dinas PUPR Kepsul yang menjabat saat itu harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Namun, dia menambahkan, penyidikan terhadap dugaan kasus korupsi pembangunan jembatan air Bugis oleh penyidik Polda Malut sampai saat ini enggan menetapkan siapa-siapa saja yang menjadi tersangka, ini membuktikan bahwa Polda Malut lambat mengungkap perkara tersebut,” semprot Zulfitrah.

Olehnya itu, lanjut Zulfitrah, Polda Malut harus segera menetapkan oknum-oknum yang terlibat dalam perkara tersebut menjadi tersangkan. “Harus ditetapkan agar Polda Malut tidak dituding melindungi oknum-oknum yang terlibat dalam kasus ini,” pungkasnya. (bht)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed