oleh

Petahana Diduga Gunakan Program Pemerintah Pusat Untuk Kepentingan Pilkada

SANANA, TMc- Komite Independen Pemantauan Pemilu (KIPP) Provinsi Maluku Utara (Malut) mendesak Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) untuk memproses Bakal Pasangan Calon (Paslon) Hendrata Thes dan Umar Umabaihi (HT-Umar).

Desakan KIPP Malut ini terkait beredarnya gambar peresmian pasar Sanasi dan Pasar Rakyat Yafai  Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula, pada Selasa (15/9) pekan lalu.

Dalam gambar tersebut, tampak jelas gambar atau foto Paslon Hendtara Thes dan Umar Umabaihi lengkap dengan akronimnya yakni paslon HT-Umar. Disatu sisi, diketahui bahwa Umar Umabaihi sudah pensiun dari Apratur Sipil Negara (ASN) pada jabatan Asisten Satu Pemda Kepsul pada 16 Agustus lalu. Disisi yang lain, dua pasar yang diresmikan oleh Hendrata selaku Bupati Kepsul itu adalah program dari pemerintah pusat.

Ketua KIPP Malut, Nurdin I Muhamad menilai, dari gambar tersebut Bawaslu Kepsul bisa proses atas diduga curi star kampanye. “Sebetulnya Bawaslu bisa  memanggil bakal Calon tersebut. Ini curi star kampanye dan ini tindakan kurang fair dalam kontestasi pilkada,”katanya (20/09).

Namun, hal itu tergantung pada Bawaslu Kepsul sebagai lembaga pengawasan sebab, berdasarkan pengalaman KIPP, beberapa temuan serupa namun Bawaslu kerap berkilah belum ada penetapan.

“Beberapa kasus yang sama, kawan-kawan KIPP di daerah juga melaporkan, tapi alasannya tetap sama seperti itu yakni, alasan belum penetapan calon jadi tidak bisa dijadikan objek,”tukasnya.

Sementara Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin meminta ke jajaran Bawaslu Kepsul untuk mengidentifikasi terkait peremainan pasar tersebut. Sebab, menurutnya, agenda peresmian dan gambar. Paslon berpotensi melanggar Pasal 71 ayat 3 Undang-undang Pemilu nomor 10 tahun 2016 tentang larangan petahan untuk tidak menggunakan program pemerintah untuk kepentingan politik praktis.

“Tapi kita belum bisa pastikan hal itu. Nanti saya sampaikan ke Bawaslu Kepsul untuk identifikasi. Karena sejauh ini kita belum dapat laporan dari warga,”paparnya. (bht)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed