oleh

Polda Malut Pelanggar Protokol Kesehatan Bisa Dipidana

TERNATE, TMc- Polda Maluku Utara menginstruksikan jajaran Polres Halmahera Selatan segera berkoordinasi ke pihak- pihak terlibat Penyelenggara Pilkada Baik itu KPU, Bawaslu maupun Bapaslon agar terus suarakan protokol Kesehatan.

Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol, Drs Rikwanto melalui Kabid Humas, AKBP Adip Rojikan, mengemukakan, Untuk menghindari kerumunan di tengah tahapan pilkada, Polda telah menginstruksikan ke jajaran Polres halsel segera berkoordinasikan dengan pihak-pihak yang terlibat penyelengara pilkada baik itu KPU, Bawaslu, Bapaslon maupun simpatisan untuk terus menyuarakan patuhi protokol kesehatan.

“Ketika Hasil koordinasi KPU dan bawaslu menyampaikan bahwa ini kerumunan massa yang sudah tidak sesuai aturan maka akan diberikan sangsi tegas,”Kata Adip.

Menurut Adip, terkait dengan protokol kesehatan di tengah-tengah tahapan pilkada ini merupakan suatu keharusan untuk menghindari penularan dari Covid 19. Dijelaskan Adip, langkah-langkah produrural seperti itu harus dilakukan. namun demikian, untuk pengawasan lebih lanjut adalah penyelengara pilkada yakni KPU dan Bawaslu.

Terkait sangsi Pelanggar Protokol kesehatan Lanjut Adip, ada dasar hukumnya yakni Inpres no 6 tahun 2020, Perkab dan perwali atau masing-masing Wilayah. Namun penegakan disipling perwali dan perkab itu Kewenagan pada satpol PP. Sementara Polri membeck’up satpol PP untuk menjalankan Perwali dan Perkab tersebut.

“Tujuan uu itu dibentuk adalah bagimana menciptakan situasi yang kondushif dan mensejahtrakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Olehnya itu, Ketika terjadi pelanggaran protokol kesehatan maka langkah pertama yang diambil adalah persuasif, dan humanis. Tetapi apabila tidak di gubris maka di tingkatkan yakni memberikan sangsi berdasarkan inpres perkab dan perwali,”Ungkap Adip.

Meski demikian sambung adip, jika ada masyarakat tidak mengindahkan protokol kesehatan meski sudah diingatkan petugas maka bisa dipidanakan. Atas nama Polda Maluku Utara menghimbau agar tidak salah melangkah apalagi mengabaikan Protokol kesehatan. karena Pilkada adalah sarana yang diadakan negara untuk memilih pemimpin yang memajukan daerah. (One)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed