oleh

FollowUp: Tidak Memenuhi Unsur Bawaslu Kepsul Hentikan Kasus Dugaan Politik Praktis

SANANA, TMc- Dugaan pelanggaran politik praktis yang melibatkan tiga pejabat Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dinyatakan tidak memenuhi unsur, Sehingga Bawaslu Kepsul menghentikan kasus tersebut.

Tiga pejabat yang diduga melakukan pelanggaran politik praktis itu, di antaranya Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas), Ishak Umamit, Kepala Dinas Pemberdayaan Desa (DPMD), A. Fataha Umasangaji dan Kepala Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kepsul, Imran Umalekhoa.

“Terkait dugaan pelanggaran dengan nomor : 23/TM/PB/Kab/32.08/IX/2020 dengan inisial IU, AU, dan IU sesuai hasil kajian tidak memenuhi unsur pelanggaran netralitas ASN sehingga dihentikan,” kata Kordiv Hukum dan Penindakan Bawaslu Kepsul, Ajuan Umasugi kepada wartawan, Selasa (15/09).

Alasan dugaan pelanggaran ini tidak memenuhi syarat, Kata Ajuan (Bawaslu kepsul red) karena berdasarkan hasil klarifikasi para pihak dalam hal ini terlapor.

Selain itu, sesuai kajian pelanggaran dengan nomor: 22/TM/PB/Kab/32.08/IX/2020 dengan terlaporn yang melibatkat sejumlah kepala desa dan sekdes yakni, ininsial. SB, AI, MM, AT dan AD telah memenuhi unsur untuk diteruskan ke instansi terkait.

“jadi oknum Penjabat (Pj) Kades dengan inisial SB selain diteruskan ke Bupati Kepsul, akan diteruskan juga ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena yang bersangkutan berstatus ASN,” bebernya.

Sekadar diketahui, tiga pejabat dan empat kepala desa serta satu sekretaris desa itu diperiksa oleh Bawaslu Kepsul karena diduga telah mendukung bakal pasangan calon (Bapaslon) Hendrata Thes dan Umar Umabaihi (HT-Umar) beberapa waktu lalu.(bht)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed