oleh

Ini Penjelaskan Kepsek Soal Ijazah Calon Bupati Halsel Usman Sidik

TERNATE, TMc- Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Ternate, Maluku Utara, Nursani Samaun Spd. Msi menuturkan ia tidak punya kompetensi menilai Ijazah Usman Sidik Itu Palsu atau Asli.

“Yang berhak menilai itu palsu atau Asli adalah pihak adalah lembaga terkait yakni pengadilan,” ujar Kepsek saat Konfrensi Pers, Minggu (23/08/202) sore tadi di Sekolah SMA Muhamamdiyah. Ia menuturkan, sepengetahuannya legalisir ijazah ketika melihat ijazah yang dibawa itu Asli, bahkan memenuhi syarat sehingga di legalisir.

Soal Kode ijazah kata dia, pihaknya tidak berkewengan untuk menjawab itu.sebab, ijazah itu bukan dibuat olehnya. “Blangko ijazah bukan saya yang buat, jadi kalau misalnya isu ijazah palsu diluar silahkan mencari tahu,” ungkapnya.

Ia kembali menegaskan bahwa pihaknya menyatakan Hi Usman sidik sekolah di muhammadiyah karena melihat Ijazah. “Jadi Insya Allah ada pada 8355. Dan saya siap mengambil resiko karena sudah melakukan itu,” katanya.

Meski demikian saat ditanya apakah, soal waktu legalisir ijazah, namun Kepsek menjawab tempat legalisir ijazah di SMA Muhammadiyah hanya yang bersangkutan tidak datang langsung. “Yang melegalisir melegalisir ijazah adalah sudarso M, tepatnya tanggal 18 maret tahun 2020,” tandasnya.

Sementara Wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku Utara, Sudarto M. Abukasim ST. M.Pd. MT menyampaikan, beberpa waktu belakangan ini dipimpinan wilayah disibukan dengan masalah ini sehingga kami merasa dirugian. disatu sisi kredibilitas Muhamadiyah cukup besar di Wilayah Repoblik Indoensia apalagi munculnya isu SMA Muhammadiya mengeluarkan Ijazah palsu itu menjadi tekanan berat kredibilitas Muhammadiyah dalam mengelolah pendidikan. Olehnya itu, satu-satunya jalan terbaik meluruskan informasi tersebut ke publik.

Kata dia, Ijazah dengan blangko yang didatangkan ke sekolah adalah Asli dari pandangan kami. Kalau memang kemudian hari terbukti bahwa itu palsu maka Hi Usman Sidik yang akan dituntut karena membawa nama SMA Muhammadiyah termasuk nama Muhammahiyah ke hal yang negatif.

Kasus ini kata dia, sangat politis karena SMA Muhammadiyah mengeluarkan Ijazah Atas nama Usman Sidik itu punya dasar yang kuat. “Kalau tadi ditanya nama ada di 8355 atau tidak, pasti ada,” katanya.

Menurutnya, Tidak mungkin Muhmamadiyah mengeluarkan Ijazah Palsu. Kami menjaga kredibilitas Muhammadiyah dalam mengelolah pendidikan. “Intinya bahwa yang dilakukan oleh Ibu kepala sekolah sudah sesuai prosedur, dan sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan di sekolah sehingga tidak melanggar,” ungkapnya.

Meski demikian, ditanya soal langkah hukum apa muhmamadiyah jika nantinya terbukti bahwa itu palsu, namun ia menjawab bahwa hari ini menyampaikan kebenaranya.

“Sampai sekarang kami masih kunsultasi dengan manjelis hukum, kalau dikemudian hari merugikan lembaga khsusnya Muhammadiyah maka akan mengambil langkah hukum,” paparnya.

Kami sudah memverifikasi dan mengaudit kepsek dengan seluruh dokumennya, dan kami yakin bahwa ijazah yang dilegalisir oleh ibu kepala sekolah sesuai dengan standar administratif yang berlaku.

Sedangkan Mejelis Hukum Muhammadiyah Wilayah Maluku Utara, Rahim Yasim SH. MH menyampaikan, terkait dengan isu yang berkembang ke masyarakat bahwa untuk menyatakan palsu atau tidak adalah kewenangan lembaga pengadilan.

“Jadi saya minta ke masyarakat bahwa Asli atau tidak silahkan proses hukum. Kami dari majelis hukum muhammadiyah apa yang di sampaikan oleh Kepala sekolah, pimpinan wilayah muhammadiyah apabila ada dugaan pemalsuan dokumen maka selaku kaders Muhammadiyah akan mengambil sikap langkah hukum,” tandasnya.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa Tim Mejelis Hukum Muhamamdiyah akan menganalisa secara hukum, palsu di dalam KUHP pasal 362, palsu sebagaimana yang dicantumkan itu apa? Apakah palsu yang menggunakan ataukah palsu apa? sementara beliau yang menggunakan, tegasnya.

“Di pasal 2 mengunakan, olehnya itu kami menunggu yang merugikan ini siapa, perbuatanya belum sehingga kami menunggu. Dalam proses adminitrasi dari Muhammadiyah melihat belum ada perbuatan melawan hukum. Kalau sudah ada maka kami akan menyampaikan ke pimpinan umum wilayah Muhammadiyah bahwa ini sudah ada perbuatan melawan hukum,” tutupnya. (Isr)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed