oleh

Rencana Pergantian Sekdes di Sorot; Bupati Diminta Evaluasi Pj. Kades Wainib

SANANA, TMc- Pejabat Kepala Desa Wainib Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Ilminiah Umakaapa berencana menggantikan Sekretaris Desa (Sekdes) Rusli Umagapi dengan terduga korupsi Andili Duwila. Ini diungkapkan oleh Ketua Pemuda Desa Wainib Mulkin Fokaya saat di konfirmasi media ini melalui via WhatsApp, Selasa (18/08).

Dikatakannya Mulkin Fokaya (Ketua Pemuda red) rencana tersebut melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor: 67 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Di mana pada pasal 1 menyebutkan Kepala Desa dilarang mengangkat pejabat daerah yang berstatus sebagai terlapor kasus dugaan korupsi dana desa.

“Kita sudah lapor yang bersangkutan (Andili Duwila, red) ke Kejari maupun Inspektorat. Kasusnya sementara diproses. Kok, tiba-tiba yang bersangkutan mau diangkat lagi menjadi Sekdes, ini kan keliru,” tandas Mulkin.

Selain itu, rencana pergantian dilakukan lantaran pencairan dana desa tahap II tidak bisa dilakukan melalui bendahara yang saat ini dijabat Andili yang tengah berstatus sebagai terlapor kasus dugaan korupsi. Sehingga Andili akan digantikan dengan Sumarni Umaternate. Selanjutnya Andili akan diangkat sebagai Sekdes menggantikan Rusli Umagapi. “Ini aneh,” tukasnya.

Karena itu, dia mendesak Bupati Kepsul Hendrata Thes agar segera mengevaluasi Pj Kades Ilminiah Umakaapa. “Jika Bupati tidak mengevaluasi Pj Kades, kami akan mengkonsolidasi seluruh elemen pemuda untuk melakukan aksi besar-besaran,” tegas mantan aktivis PMII tersebut.

Rencana pergantian Sekdes juga mendapat sorotan Praktisi Hukum Armin Soamole. Armin menyarankan baiknya rencana tersebut dibatalkan karena melanggar Permendagri Nomor: 67 tahun 2017 poin ke lll yang menyebutkan bahwa seseorang yang terlibat sebagai terlapor atau terpidana korupsi tidak dapat melibatkan dalam struktural pemerintahan desa.

“Persoalan ini perlu menjadi perhatian Bupati agar tidak mencoreng nama baik pemerintahan, baik di desa setempat maupun Pemkab. Karena bisa jadi bupati akan dinilai membiarkan kades menabrak aturan. Ini yang kita harapkan tidak terjadi,” saran Armin.

Sementara Pj Kepala Desa Wainib Ilminiah Umakaapa hingga berita ini dinaikkan belum berhasil dikonfirmasi. Saat dihubungi lewat via telepon seluler, nomornya tidak aktif sampai berita ini dinaikan. (bht)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed