oleh

Mantan Kepala Samsat Haltim Bersama Tiga Saksi Diperiksa Penyidik Kejati Malut

TERNATE, TMc- Mantan Kepala Unit Pelaksana Tehnis Badan (UPTB) Samsat Halmahera Timur Inisal ZU dan Kasih penetapan pajak Haltim atas nama Basori Serta dua orang dari pihak diler, Selasa (18/08) siang tadi diperiksa Tim Penyidik tindak pidana korupsi bidang pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Mereka diperiksa terkait dugaan korupsi pajak kendaraan bermotor Samsat Haltim tahun 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 600 juta berdasarkan audit Inspektorat Malut.

Kasipenkum Kejati Malut,Richard Sinaga Saat dikonfirmasi membenarkan pemeriksaan tersebut. “Iya benar, hari ini ada pemeriksaan Mantan Kepala Samsat Haltim dan tiga saksi. Pemeriksaan itu berlangsung diruangan pidana khsusus (Pidsus),”Ujar Richard, Selasa (18/08).

ZU diperiksa dengan status tersangka sementara tiga lainya yakni Basori kasih penetapan pajak haltim, Hi Abubakar dari pihak diler vino dan Indra dari pihak diler lion diperiksa sebagai saksi.

Juru bicara kejati Malut itu menuturkan, dalam kasus itu, pekan kemarin penyidik sudah menetapkan 2 tersangka. Keduanya adalah Mantan Kepala samsat ZU dan Mantan Bendahara Samsat Inisial IK. “Jadi Kami sengaja tidak sampaikan ke teman-teman media, jangan sampai terkesan membuat saksi-saksi yang menutupi keteranganya,” tandas Richard.

Untuk diketahui, kasus di UPTB Samsat Haltim itu muncul berdasarkan temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Malut tahun anggaran 2017. Pihak UPTB Samsat Haltim tidak menyetorkan sejumlah pajak ke kas daerah sehingga berindikasi merugikan keuangan daerah.

BPK juga menemukan adanya selisih antara data pembayaran PKB dengan BBN-KB yang telah dilakukan oleh pihak dealer dengan data setoran ke kas daerah sebanyak 166 kendaraan senilai Rp 755.906.150.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 145 kendaraan senilai Rp 651.571.250 merupakan penerimaan BBNKB yang tidak disetorkan ke rekening kas daerah. Sisanya sebanyak 21 kendaraan senilai Rp 104.334.900 merupakan penerimaan yang bersumber dari kendaraan baru yang terdaftar di Samsat Haltim namun tidak dilakukan penyetoran PKB dan BBNKB. (Isr)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed