oleh

Follo Up. Praktisi Hukum Desak DPRD Panggil Kadiknas Kepsul, Soal Guru Rangkap Jabatan Pj. Kades

SANANA, TMc- Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada pasal 1 angka 1 menegaskan bahwa “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Hal ini di sampaikan oleh salah satu praktisi Hukum, Kuswandi Buamona saat di konfirmasi Media ini, Selasa (18/08) terkait statement kadis pendidikan Kepsul Ishak Umamit, terkait Kepala sekolah rangkap jabatan Pj. Kades itu tidak menjadi masalah dan tidak bertantangan.

“Jadi apa yang di sampaikan oleh Kadis Pendidikan itu sangat keliru, sangat jelas sekali aturan pemerintah. Kementrian Aparatur Negara (Kemenpan) juga sudah mengeluarkan surat edaran Nomor: SE/15/M.PAN/4/2004 Tanggal 25 april 2004 tentang larangan pengalihan PNS dari jabatan guru ke jabatan non guru” kata Kuswandi.

Selain itu, Surat edaran tersebut diperkuat lagi dengan surat Men.PAN Nomor :B /1440/M.PAN/7/2004 tanggal 20 juli 2004 yang menyatakan bahwa guru hanya dapat dipindahkan ke jabatan lain dalam lingkup bidang keilmuan antara lain pengawas sekolah, kepala sekolah, kadis dan seterusnya yang mengelola bidang pendidikan. Jelsnya

Saya secara tegas meminta kepada Bupati untuk segera menghentikan dan melarang pengalihan PNS dari jabatan guru ke jabatan lain. Saya sangat kecewa dengan pengangkatan tersebut karena tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat dan diduga melanggar aturan yang ada, tegas Kuswandi.

Lanjutnya. Saya menduga pihak diknas yang memberikan tugas tambahan guru mau pun kepala sekolah yang berprofesi sebagai pengajar pendidik di angkat sebagai Pj. Kepala Desa, ini untuk kepentigan politik pada 9 Desember 2020 mendata. Karena menunur saya untuk mengangkat Pj. Kepala Desa itu masi ada pegawai kantor camat yang bertugas di wilayah kecamatan itu, bukan angkat Guru pengajar maupun kepala sekolah untuk jadi Pj. Kepala Desa, itu Kadis Pendidikan keliru namanya.

Tambah dia (Kuswandi red) Saya meminta kepada DPRD Kab. Kepsul untuk segera memanggil Kepala Dinas Pendidikan untuk mempertanyakan soal pengangkatan Guru sebagai PJ Kades, tutupnya. (bht)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed