oleh

Pesta Rakyat Anak Negeri di Pilkada 2020

Pelaksanaan Pilkada secara langsung dipilih oleh rakyat telah dimulai pada tahun 2005. Melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, mekanisme pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD yang dianut UU No.22 Tahun 1999 diubah secara drastis menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Sepuluh tahun kemudian yakni pada 2015, penyelenggaraan Pilkada langsung secara serentak pertama kalinya berlangsung di 269 wilayah yang mencakup 9 Provinsi, 224 Kab dan 36 Kota di Indonesia.

Umat (rakyat mutiara), gunakan hak-hak politikmu untuk menentukan pilihan di pesta rakyat nanti, jangan biarkan hak-hak politikmu dikebiri dan digiring pada partai politk yang berkepentingan untuk menggemukkan kantong mereka. Rakyat mutiara, cerdaslah sebagai pemilih dalam menentukan pilihan, rakyat mutiara yang mempunyai lahan negeri yang dapat menentukan di musim hujan maupun di musim kemarau, sudah mempunyai koleksi bibit yang tepat untuk ditanami di musim tersebut, pilihlah bibit unggul yang tepat untuk ditanami di musim yang tepat.

Umat (rakyat mutiara), janganlah tergiur dengan bibit bayaran yang ditawari untuk di tanam di hak-hak lahan kebunmu, yang nanti sebahagian hak-hakmu terkontaminasi di intervensi dan digiring mengikuti permainan cara bayaran. Gunakanlah hak-hakmu, politik yang cerdas itu menguntaungkan kedua belah pihak tidak terbebani, karena saling membutuhkan dalam “pertukaran”, sebaliknya politik yang kotor dan yang bodoh itu akan hak-hakmu tergadai karena disana ada “transaksi” jual beli, hak kepemilikan lahanmu telah berpindah tangan. Rakyat mutiara, disana anda tidak bisa berbuat lebih karena hakmu sudah terbeli. Sadarilah saudaraku rakyat mutiara, harga diri bukan untuk diperjual-beli, harga diri bukan untuk di transaksional, tetapi harga diri ”Dirimu” yang membuat damai negeri leluhurmu.

Umat (rakyat mutiara), untuk menghadapi agenda besar pesta rakyat di tahun 2020, agenda besar Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak yang akan digelar Rabu, 9 Desember 2020, yang terdiri dari 270 daerah akan mengikuti pilkada serentak.

Rinciannya yaitu terdiri 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Hajatan pesta demokrasi ini akan menyedot perhatian kita semua. Menyambut pesta demokrasi Pilkada Serentak Tahun 2020, seyogyanya Pilkada serentak dapat menjadi pintu masuk membangun demokrasi yang berkualitas.

Pilkada yang demokratis senantiasa diupayakan agar pelaksanaannya efektif, efisien dan menghasilkan pemimpin-pemimpin di daerah yang representatif bagi kepentingan rakyat di daerah yang dipimpinnya.

Rakyat mutiara bacalah situasi alam yang kini sudah memunculkan gejala, sudah mulai bermunculan permainan game kartu poker di setiap meja di perkampungan (dusun) dan RT (rukun tetangga), kelihatannya Parpol dan kandidat calon cenderung disibukkan dengan persoalan sistematika pelaksanaan Pilkada, bahkan penentuan game over akan mempengaruhi perolehan suara kemenangan kandidat calon yang diusungnya. Termasuk permasalahan DPT yang selalu jadi polemik objek politik untuk kepentingan memenangkan kekuatan politik Paslon. Pandangan dan perhatian partai lebih mengarah pada pemenangan pasangan calon ketimbang benar-benar menyiapkan para kandidat yang layak, bersih, dan memiliki kualifikasi yang diperlukan sebagai pemimpin daerah.

Rakyat Mutiara anak negeri, melalui Pilkada ini sebagai momentum untuk melahirkan pemimpin yang disenangi oleh rakyatnya, pemimpin yang bertanggung jawab dan menghargai keberagaman. Jika tim-tim partai dapat mempresentasikan kebenaran setiap kandidat paslon, kebenaran bukan dengan penyampaian emosi pada setiap jingkal yang berbalik dengan pembenaran. Maka dapat melahirkan di setiap pesta demokrasi pemimpin yang bersih, dan masyarakat pun dapat merasakan manfaatnya.

Jika yang di sampaikan oleh tim-tim paslon sebagai pembenaran, maka pemimpin yang lahir adalah pemimpin yang tidak bertanggung jawab, setiap kebijakan yang dihasilkan dikhawatirkan hanya menguntungkan kepentingan kelompok tertentu saja.

Sudah menjadi rahasia umum, banyak politisi yang melakukan kampanye pemilu yang bersifat mobilisasi pemilih melalui pendekatan transaksional. Faktor-faktor sosial-ekonomi seperti tingkat pendidikan dan pendapatan memengaruhi maraknya praktik jual beli suara.

Hal ini melalui studi kajian terkait dengan jual beli suara juga sangat berkaitan dengan sikap toleran warga terhadap praktik semacam itu dan jejaring patron-klien yang menjadi penghubung antara elit dan massa di bawah. Para Tim kandidat Paslon, berilah pencerahan dan pandangan yang seimbang pada rakyat mutiara, pandangan dan pencerahan pada layak-tidaknya Paslon sebagai pemimpin anak negeri.

Pandangan dan pencerahan yang sebenar-benarnya seperti nasehat Lukman pada Anaknya, rakyat mutiara memahaminya dan dapat menentukan pilihan tanpa paksaan, “inilah Beta dan pimpinan Beta”. Bukan sebaliknya, pandangan yang menggiring untuk di ikuti Tim dan kandidat Paslon, bila dilakukan seperti itu, berarti telah terjadi pemerkosaan hak-hak individual progratif pada setiap pemilih.

Catatan demi catatan yang perlu di perhatikan yakni “Tidak Ada Calon Yang Tidak Menebar Uang”, catatan tersebut sudah menjadi rahasia umum, besar nilai dan sebarannya yang tidak sama, maupun teknis cara dan penyampaiannya berbeda-beda. Parameter dalam mendeteksi tingkat kesadaran masyarakat, pada akhirnya menjadi sesuatu yang rumit untuk dijabarkan dengan logis.

Inilah potret demokrasi oligarki, mendiskriminasi kualitas mengutamakan kuantitas. Kondisi seperti ini dapat dijadikan tolak ukur yang seharusnya dalam menentukan pilihan, maka jadilah pemilih yang cerdas dan mempunyai intregritas yang tinggi serta mengetahui seberapa hebat kemampuan kandidat Paslon dalam bersikap dan perlakuan, agar dapat memantapkan hati, yang kita pilih dengan hati nurani kita, jika kelak menjadi wakil rakyat tentunnya dengan taggung jawab yang tinggi sejalan dengan visi misi dan relasi (warga) rakyat mutiara serta kepudilian terhadap hak-hak rakyatnya.

Untuk lebih mempertegas hak-hak warga (rakyat mutiara) sebagai pemilih cerdas yang mempunyai lahan kebun negeri, jagalah hak-hak harga dirimu kebun negeri, janganlah sampai terjingkal oleh tim-tim pemenagan paslon penebar uang sebagai harga beli.

Bila itu terjadi, lahan kebun negerimu terjingkal oleh tim-tim pemenagan paslon, karena informasi yang menyimpang, rakyat mutiara telitilah dengan baik karena informasi dan pengetahuan adalah kekuasaan, barangsiapa yang menguasai keduanya mereka berkuasa. Olehnya itu, jangan sampai hak demokrasimu telah terbeli dengan harga yang sangat hina, karena anda digiring untuk mengikuti permainan tim pemenagan paslonnya.

Untuk Tim-tim pemenangan Paslon, singkirkan ego pribadi, kelompok dan golongan harus benar-benar dikesampingkan ketika sedang memikirkan warga (rakyat mutiara). Berikanlah pencerahan pada warga (rakyat mutiara), bangunlah jaringan ke ummatan dengan cara yang baik dan bijak, janganlah kapitalisasi mereka yang jumlahnya mayoritas (muslim-rakyat mutiara) yang kebanyakan tidak memahami perpolitikan, dan jangan jadikan kelemahan mereka (rakyat mutiara) itu sebagai garapan paslon pada partai tertentu.

Negeri leluhur ini bukan milik keluarga tertentu saja, negeri ini bukan milik partai pemenang pemilu, akan tetapi sebenar-benarnya negeri ini adalah milik kita bersama, milik seluruh rakyat Indonesia. Jadi, partai manapun yang berkuasa, tetap harus memperjuangkan untuk kemaslahatan bersama anak negeri ini. Dan bukannya terbatas hanya untuk memperjuangkan kepentingan pribadi, golongan atau kelompok partainya saja.

Ingatlah, wahai para politisi anak negeri, ketika warga (rakyat mutiara) yang mayoritas berbicara tentang Toleransi, umat (rakyat mutiara) dicap sebagai toleransi yang memecah-belah umat, padahal itu sudah menjadi rahasia umum para politisi dan mereka juga mengetahui itu “rahmatan lil a’lamiin”, kalau bukan untuk kita siapa lagi, jangan membelot karena tahta. Jangan menutup mata dan telinga pada kebenaran yang sudah terpampang nyata di depan mata. Politisi yang berkontentasi dengan nilai-nilai moral kebenaran tidak bisa membohongi itu semua, kecuali politisi adu-domba yang berkepentingan kelompok dan kantong barisannya yang dapat melakukan kebobrokan itu.

Kebenaran politik anak negeri (rakyat mutiara) yang samgat dalam dengan ungkapan “Jangan haramkan diri kita, kelompok kita dan organisasi kita berkuasa” (eksekutif, legislatif dan yudikatif) dan lebih kedepannya pada 01 (lefel utama) bangsa, propinsi, kabupaten/kota. Ungkapan ini sangat menarik, perpadanan dengan ungkapan menarik yang di kemukakan oleh  Bernard Lewis, guru besar di Universitas Princeton, Amerika Serikat, bahwa salah satu okum yang membedakan agama Islam dengan agama Yahudi dan Kristen adalah perhatian besar dan keterlibatan langsung yang ditunjukkannya terhadap tata kelola okum dan pemerintahan, okum, dan perundangan: “The religion of Islam, in contrast to both Judaism and Chris tianity, was involved in the conduct of go vernment and the enactment and en forcement of law from the very beginning”, tulisnya dalam buku Islam: The Religion and the People (New Jersey: Pearson, 2009: 81).

Dipahami dengan ungkapan bahwa, Islam adalah satu-satunya agama yang sangat peduli pada politik. Namun, bukan politik sebagai tujuan, melainkan politik sebagai sarana mencapai tujuan yang lebih tinggi, lebih agung, dan lebih mulia, yaitu kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Agama dan kekuasaan adalah dua hal saudara kembar. Agama adalah pondasi dan kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak berpondasi niscaya akan runtuh dan segala sesuatu yang tidak berpenjaga niscaya akan hilang dan lenyap”. (Imam al-Ghazali).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed