oleh

Merusak Hutan Mangrov: Walhi Desak DLHKP Tindak Tegas Oknum Pengerusakan Hutan Mangrov

SANANA, TMc- Pengerusakan hutan mangrov yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) kini semakin marak terjadi di wilaya Kecamatan Sana Utara Desa Mangega, terdapat beberapa lokasi Mangrov yang telah di eksploitasi

Pantauan media ini, Kamis (13/08). Ada beberapa titik wilayah mangrov yang menjadi pengerusakan, pada satu titik sekira 200 meter yang di tebang dan satu titiknya lagi sekira 100 meter tepat di belakang Polindes Desa Mangega. Meski demikian, dari hasil pengamatan tersebut belum mengetahui siapa oknum yang sudah merusak tumbuhan yang di lindungi secara UU.

Hal ini membuat Direktur Sosial Ekologi  Kepulaun Sula (Sel-Kepsul) sekaligus Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Maluku Utara, Kuswandi Buamona mengecam, bila ada oknum-oknum tertentu yang melakukan pengerusakan hutan Mangrov secara skala besar di Desa Mangega, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula maka akan dijatuhkan pidana.

Kuswandi  menjelaskan, sesuai dengan amanat UU Nomor 1 tahun 2014  tentang perubahan UU nomor 27 tahun 2007 tentang pengolahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pasal 35 huruf (e) yang menjelaskan bahawa, setiap orang secara langsung atau tidak langsung di larang menggunakan cara atau metode yang merusak ekosistem mangrov yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka akan di kenakan dengan ketentuan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 miliar dan paling banyak 10 miliar, jelasnya.

Selain itu. Merek alih fungsi wilayah hutan Mangrov itu di pergunakan untuk apa, Jika di pergunakan untuk wisata maka setidaknya ada izin dari Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (DLH KP) atau Dinas Kalautan dan Perikanan namun jika tidak memiliki izin maka kami akan proses secara hukum, tegasnya.

Pria yang berprofesi selaku pangacara itu, mendesak kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepsul agar bisa mengambil kebijakan terkait permasalahan tersebut.” Jangan nanti DLH-KP bilang mereka tidak tahu soal itu. Padahal wilayah manggrove berada di jalur perkantoran yang setiap hari mereka lewat,” ungkapnya.

Kuswandi juga medesak dalam waktu dekat DLH-KP harus panggil oknum-oknum pelaku pembabatan hutan mangrov dan usut sampai tuntas. “Jangan DLH-KP hanya diam lalu sebut bahwa hutan manggrove itu masuk hutan lindung dan sebagainya,” pungkasnya. (bht)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed