oleh

Armin Soamole: Pj. Kades Wainib Segera Nonaktifkan Kasi Keuangan Dari Jabatannya

SANANA, TMc- Praktisi Hukum minta Pj. Kepala Desa (Kades) Wainib Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Ilminia Umakaapa, segera memberhentikan Andili Duwila, selaku Kasi Keuangan Desa Wainib dari jabatannya.

Pasalnya, dari hasil audit inspektorat Sula telah ditemukan bahwa, Andili Duwila telah menyelewengkan anggaran ADD dan DD desa Wainib tahun 2016, 2017 dan 2018 sehingga Adili tidak pantas lagi dipakai dalam struktural pemerintahan Desa.

Hal ini di sampaikan praktisi hukum Armin Soamole kepada media ini, Rabu (12/08) mengatakan, jikalau Pj. Kades ingin menjalankan roda pemerintahan desa dengan baik dan bebas dari dugaan tindak pidana korupsi, maka seharusnya orang yang saat ini berstatus sebagai terlapor di Inspektorat maupun di pihak penegak hukum, segera di nonaktifkan dari jabatan struktural di pemerintahan desa terkait,

“Seharusnya tanpa diminta untuk turunkan dia (Andili red) dari jabatannya Pj. Kades sudah lebih awal menggambil langkah untuk menonaktifkan yang bersangkutan, karena pejabat kepala desa juga telah mengetahui bahwa yang bersangkutan telah cacat dimata hukum. Apalagi saat ini yang bersangkutan berstatus sebagai terlapor kasus dugaan korupsi, sementara di jelaskan dalam permendagri nomor 67 tahun 2017 poin ke lll bahwa seseorang yang terlibat sebagai terlapor atau terpidana korupsi tidak dapat melibatkan dalam struktural Pemerintahan Desa. Agar tidak menghambat proses roda pemerintahan di desa Armin meminta kepada Pj. Kades agar sesegera mungkin mencopot AD dari jabatannya,” jelasnya.

Kasi Keuangan Desa Wainib yang sebelumnya menjabat sebagai bendahara (Andili red) yang saat ini berstatus sebagai terlapor dalam dugaan tindak pidana Korupsi ADD dan DD desa Wainib yang telah menjabat sebagai Kasi Keuangan di desa itu sudah tidak pantas lagi kades menahannya kalaupun kades masih tetap pakai dia (Terduga tersangka red) dalam struktur pemerintahan pj. Kades, maka sudah sepatutnya kinerja kades juga dipertanyakan,” tegas Armin.

Terpisa Kepala Inspektorat Kepulauan Sula Kamal Umasangadji, saat di wawancarai belum lama ini membenarkan hal tersebut,” iya benar, sesuai hasil auditor kami. Yang bersangkutan telah menyalahgunakan ADD dan DD desa Wainib sejak tahun 2016-2017 dan 2018 lalu, saat menjabat sebagai bendahara di Desa Wainib dan saat ini juga kami memberikan waktu untuk melakukan pengembalian selama 60 hari terhitung dari tanggal yang ditetapkan,” jelas Kamal.

Ditanya soal besaran nilainya, kata Kamal (Kepala Inspektorat red), untuk besaran nilainya kami pihak inspektorat tidak bisa sampaikan, karna itu kewenangnya pihak hukum, “jadi itu akan disampaikan pada putusan jaksa dan hakim nanti ketika kasusnya ditindak lanjuti,” jelasnya.

Selain dari itu di tambahkan oleh Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Kepulauan Sula Aswin Soamole, saat di konfirmasi belum lama ini mengatakan, jika sudah benar-benar terbukti seorang aparatur desa melakukan penggelapan ADD dan DD baik itu kepala desa, sekertaris desa, maupun kasi keuangan atau yang masuk dalam struktur pemerintahan desa agar segera diberhentikan dari jabatannya,” jika kasi keuangan yang tercacat hukum maka harus diganti,” singkat Aswin. (bht)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed