oleh

Masa Aksi Dari GMNI dan GPM Kembali Padati Halaman Kantor Kejati Malut

TERNATE, TMc- Ratusan masa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Gerakan Pemuda Marhanis (GPM) Maluku Utara, pada Kamis (06/08/2020) pagi tadi, kembali memadati halaman depan kantor Kejakasan Tinggi (Kejati) Malut.

Kedatangan dua OKP itu menggelar aksi demo terkait dugaan korupsi yang terjadi di Pemkot Tikep, terkait LPJ Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepuluan (Tikep) Tahun 2019 yang terindikasi bermasalah, ungkap pendemo saat menyampaikan orasinya di depan kantor Kejati Malut.

Pantauan wartawan dilapangan. Selain berorasi, para pendemo juga melakukan pembakar ban bekas sehingga terlihat asap hitam tebal kembali menyelimuti kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Namun aksi yang dilakukan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Gerakan Pemuda Marhanis (GPM) Maluku Utara tersebut berlangsung tak lama karena terjadi negosiasi antara personil Kejati Malut dan para pendemo.

Kordinator aksi Sartono Sadek dalam orasinya menyatakan aksi kali ini bukan pertama kalinya, untuk medesak lembaga supermasi hukum baik Polda Malut dan Kejati Malut kami menanyakan soal hasil temuan BPK, terkait dugaan penyelewengan anggaran Tahun 2019 atas LPJ Pemkot Tikep yang pernah ditolak sejumlah anggoat DPRD Kota Tikep baru-baru ini, kata Sartono dalam orasinya.

“Kedatangan masa kemahasiswaan dan kepemudaan yang tergabung dalam fron marhaenis Malut itu hanya semata-mata mendesak pihak Kejati Malut untuk segera menindaklanjuti kasus dugaan penyalagunaan anggaran (LPJ) yang pernah ditolak DPRD Tikep beberpa waktu lalu,” ujar Koordinator aksi.

Sementara itu, masa  yang melakukan aksi demo kurang kebih hampir 1 jam, akhirnya mereka direspon oleh Kajati Malut Erryl Prima Putra Agoes dan para Asistennya. Orang nomor satu di Kejati Malut yang didampingi para asistennya itu langsung melakukan hearing terbuka dengan masa aksi.

Dalam pertemuan tersebut, Kajati juga memberi apresiasi terhadap asiprasi yang disampaikan masa aksi dari GMNI dan GPM. Bahkan pihak Kejati meminta para aksi boleh melakukan demo tetapi tidak perlu dengan cara membakar-bakar ban bekas yang dapat mengganggu aktifitas perkantoran itu sendiri.

“Aspirasi itu tetap ditindaklanjuti sesuasi koridor hukum yang berlaku. Penanganan kasus ini tidak semerta-merta langsung menangkap orangnya, namun harus dipelajari sebaik mungkin dan melalui tahapan penyelidikan,” kata Kajati.

Sambung Kajati, Negara Indonesia adalah negara hukum namun semua tuntutan itu tidak langsung menahan orangnya begitu saja. Namun semua itu butuh waktu untuk dilakukan penyelidikan, tambah Kajati.

Sekedar diketahui bahwa, kasus dugaan korupsi di Pemkot Tikep diantaranya. Pertama, adanya penambahan pendapatan yang bersumber dari dana transfer pusat sebesar Rp 13 miliar lebih pada BPBD dan Afirmasi Dana Bos Tikep itu sendiri.

Kedua, SPPD Walikota dan Wakil Walikota Tikep. Tiga, masalah tunjangan pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan belanja jasa pemateri atau narasumber.

Empat, belanja barang dan jasa terutama pada belanja pakai habis dan belanja pemeliharaan gedung. Kelima, hasil temuan BPK pada proyek jalan lingkar Maitara dan proyek pembangunan jalan Payahe-Daepodo dan proyek timbunan jalan Fika-fika di Oba Selatan, tutupnya. (Isr)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed