oleh

GPM Demo Desak Kejati dan Polda Usut Kasus Dugaan Korupsi di Pemkot Tikep

TERNATE, TMc- Kejaksaan Tinggi dan Polda Maluku Utara didesak usut kasus dugaan korupsi yang terjadi di Pemkot Tikep.

Desakan itu disampaikan oleh Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Malut saat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi dan Polda Maluku Utara, pada Selasa (04/08/2020).

Koordinator lapangan, GPM Malut, Hartono Halek dalam orasinya menyebutkan motif korupsi pengadaan barang dan jasa ini tidak hanya terjadi pada pemerintah pusat tetapi juga terjadi di pemerintah daerah, salah satunya di Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, kata Hartona dalam orasinya.

Pemeintahan terhadap praktek korupsi dalam aktivitas pengadaan barang dan jasa terjadi mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dan laporan pertanggung jawaban, yaitu perencanaan proyek, pelaksanaan tender lelang, mark up proyek, pelaksanaan proyek tidak sesuai spesifikasi teknis, dan proyek fiktif yang berkaitan anggaran.

Hartono membeberkan, dugaan korupsi itu diantaranya satu, adanya penambahan pendapatan yang bersumber dari dana transfer pusat sebesar Rp 13 miliar lebih pada BPBD Kota Tikep dan afirmasi Dana Bos.

Kedua, SPPD Walikota dan Wakil Walikota Tikep. Tiga, masalah tunjangan pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja jasa pemateri atau narasumber. Empat, belanja barang dan jasa terutama pada belanja pakai habis dan belanja pemeliharaan gedung

“Temuan BPK pada proyek jalan lingkar Maitara dan Proyek pembangunan jalan Payahe Daepodo dan proyek timbunan jalan Fika-fika di Oba Selatan,” ungkap Hartono dalam orasinya, Selasa (4/8).

Atas dugaan dan indikasi tersebut, lanjut Hartono, GPM Malut mendesak agar Kejati Malut menelusuri LPJ Pemkot Tikep tahun anggaran 2019 dan Polda Malut segera melakukan Penyelidikan dan Penyidikan atas dugaan penyelewengan anggaran atas LPJ Pemkot Tikep 2019.

“Kami juga mendesak Kejati dan Polda Malut segera memanggil dan memeriksa Walikota clan Wakil Walikota Tikep terkait dugaan dan indikasi penyelewengan anggaran APBD tahun 2019,” tandasnya. (Isr)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed