oleh

Berikan Keterangan Di Kejati, Imran Yakub Mengakui Heran Satu Proyek Dua Kontrak

TERNATE, TMc- Mantan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara, Imran Yakub diperiksa tim Penyidik Tidak Pidana Korupsi (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Malut.

Imran diperiksa soal proyek pengadaan kapal Nautika di Dikbud Malut yang diperuntukkan bagi SMK swasta di Kabupaten Halmahera Timur pada 2019 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 7,8 miliar.

Selain imran, Tiga Kepala Sekolah SMK juga ikut diperiksa tim penyidik Pidsus Kejati. Mereka diantaranya adalah Samiun Usman Kepsek SMK 1 Halsel, Nimara Kepsek SMK Halbar, Rasid Hayat Idris Kepsek SMK Swasta Haltim.

Kasipenkum Kejati Malut ditemui wartawan mengemukakan, Senin tanggal 27 Juli bertempat diruangan tindak pidana khsusu (Pidsus) telah dilakukan permintaan keterangan Imran Yakub selaku mantan Kadikbud Malut dan tiga kepsek SMK yakni Samiun Usman Kepsek SMK 1 Halsel, Nimara Kepsek SMK Halbar, Rasid Hayat Idris Kepsek SMK Swasta Haltim. “Ketiga kepsek ini dimintai keterangan karena merupakan sekolah penerima alat simulator,” ungkap Richard.

Sementara itu, Imran Yakub Mantan Kadikbud Malut, Usai diperiksa kepada wartawan mengakui, ia hadir dikejati memberikan keterangan soal pengadaan kapal nautika. “Saya datang klarifikasi soal kapal Nautika,” singkat Imran Sembari mengakui heran dua dokumen kontrak dalam satu proyek.

Sekedar diketahui, proyek pengadaan kapal Nautika di Dikbud Malut itu diperuntukkan bagi SMK swasta di Kabupaten Halmahera Timur pada 2019 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 7,8 miliar. Proyek itu dikerjakan oleh PT Tamalanrea Karsatama.

Selain kapal nautika, PT Tamalanrea Karsatama juga merupakan pemenang tender proyek pengadaan alat simulator yang dialokasikan ke tiga SMK yakni SMK Negeri 1 Halmahera Selatan, SMK Halmaher Timur dan SMK Negeri 1 Halmahera Barat. (Isr)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed