oleh

Kejati Diminta Usut Bos PT. STCP Diduga Terkait Proyek Bendungan Rp 14,3 Miliar di Wayamli Haltim

TERNATE, TMc- Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Maluku Utara (Malut) Erryl Prima Putra Agoes diminta segera melakukan pemanggilan dan penyelidikan terhadap Bos PT. Sari Thenik Canggi Perkasa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi anggaran Pembangunan Bendungan tahap I di Wayamli Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Provinsi Maluku Utara, ungkap Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Marhaenis (DPD-GPM) Maluku Utara, Sunarto Halek .

Meurut Ketua DPD GPM, Sunarto Halek bahwa Pembangunan bendungan wayamli dengan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 senilai Rp 14,3 miliar lebih terdapat indikasi korupsi. Sebab, ada sejumlah kejanggalan yakni kelebihan anggaran pada proses pekerjaan.

Selain itu ia mengemukakan, dalam tahapan proses pekerjan berjalan, matrial seperti pasir dan batu yang di gunakan untuk fisik bangunan diangkut dalam Kali/sungai tampa dibayarkan ke masyarkat Desa trans Wayamli.

Ia menuturkan, Pembangunan bendungan wayamli Kabupaten Haltim Proyek yang dikerjakan oleh PT. Sari Canggi Perkasa direalisasikan langsung oleh Dinas Pekerjan Umum (PUPR) Provinsi Malut dengan nomor kontrak: 600.610/SP/KONTRAK/DPUPR-MU-SDA-APBD-DAK/Fsk.04/2018 tertanggal 18 Mei 2018 dikerjakan oleh kontarktor Pengawasan PT. Oseano Adhita Prasarana.

“Ternyata setelah ditelusuri atas anggaran pembangunan Bendungan Wayamli yang di kerjakan pada tanggal 18 mei 2018 lalu telah ditemukan pagu anggaran Bendungan Wayamli senilai Rp,14,3 miliar sekian adalah fiktif,” jelas Sunarto,minggu (26/7).

Modus yang dilakukan Kontraktor dan Pelaksana dan pengawasan (PPK) Sambung dia, bisa di bilang sangat sistematis, padahal proyek tersebut adalah pengawalan tim TP4D di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

Proyek bendungan itu benar-benar ada indikasi dugaan praktek kejahatan korupsi yang di mainkan oleh pihak ke tiga dan PPK. Olehnya itu, papan Proyek bangunan nominal Anggaranya tidak di cantumkan papan RAB.

Bahkan tender waktu pelaksana pekerja pun tidak di cantumkan dalam papan proyek untuk mengelabui Publik demi menggelapkan anggaran kurang lebih Rp 14,3 Miliar.

“Atas dugaan ini DPD GPM Maluku Utara Menemukan adanya kelemahan lembaga pusat analisis dan Transaksi keuangan oleh Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintah Dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan tinggi Provinsi Maluku Utara sehingga mengakibatkan proyek Daerah mengalami permasalah serta praktek kejahatan Korupsi semakin di wilayah Maluku Utara. (Isr)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed