oleh

Kepala BPKAD Pemkot Ternate Penuhi Undangan Tim Kejati Malut

TERNATE, TMc- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, M. Taufik Jauhar Kamis (23/7/2020) sekitar pukul 11.30 WIT memenuhi undangan klarifiksi oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut.

Kedatangan Kepala BPKAD ke Kejati Malut atas laporan pengaduan tiga Perusahaan Daerah (Perusda) milik Pemerintah Kota Ternate yang dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Maluku Utara oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pembela Tanah Air Malut.

Juru bicara Kejati Malut, Richard Sinaga saat dikonfirmasi membenarkan perihal tersebut. “Iya benar, tadi kepala BPKAD Kota Ternate di panggil penyidik Kejati,” ujar Richard kepada wartawan.

Bahkan Richard mengaku, kepala BPKAD Kota Ternate hanya dimintai klarifikasi terkait kebenaran laporan pengaduan yang masuk nanti baru dipelajari lebih lanjut terkait keterangan yang sudah dimintai penyidik Kejati Malut.

“Jadi Setelah penyidik meminta keterangan Kepala BPKAD Kota Ternate selanjutnya akan berkembang lagi siapa-siapa saja yang akan di panggil untuk dimintai keterangan terkait masalah pengaduan laporan dari LBH Pembela Tana Air,” kata Richard.

Terpisah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Ternate (Pemkot), M. Taufik Jauhar usai diminta keterangan tim penyidik kepada wartawan mengaku, ia hadir memenuhi undangan hanya untuk dimintai ketarangan.

“Biasa, seperti berita acara, jadi saya juga belum bisa memberikan komentar terkait permasalahanya apa, karena karena penyidik belum memberitahu saya,” ujar Taufik.

Sekedar diketahui, LBH Pembela Tanah Air (Peta) Maluku Utara mengadukan Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Ternate dan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan ke Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, pada Senin (06/07) lalu.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi atas pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) tahun 2018 senilai Rp 5,4 miliar dan dugaan tindak pidana korupsi atas penyertaan modal Pemda Kota Ternate oleh PT BPRS Bahari Berkesan yang tidak sesuai dengan ketentuan pada 2017-2018. Ini terungkap dalam temuan BPK Perwakilan Malut tahun 2019. (Isr)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed