oleh

Demo di Kejati Malut, Kajati Janji Tuntaskan Korupsi ADD di Desa Lata-Lata

TERNATE, TMc- Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Desa lata-lata, Kecamatan Bacan Barat, Kamis (23/07) sekitar pukul 09.00 WIT, turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa didepan Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

Pantauan media ini dilapangan, puluhan mahasiswa itu datang dilantot kejati Malut menggunakan Mobil Pick’up warna putih dilengkapi dengan sound system. Selain itu, massa aksi juga membentang spanduk sepanjang 2 meter dengan tulisan ‘Kades Lata-Lata Abdul Malik Gama Diduga korupsi ADD-DD senilai Rp 1,6 Miliar.

Didepan Kantor Kejati Malut, massa aksi mendesak Kejaksaan tinggi Maluku Utara agar secepatnya membentuk tim untuk turun ke lapangan melakukan penyelidikan Kasus ADD/DD Desa Lata-Lata. Bahkan mereka juga meminta agar kasus tersebut tidak dilimpahkan ke Kejari Halsel karena menurut mereka penanganan kasus di Kejari Halsel Sangat lambat dan dipastikan tidak ada perkembangan.

Kordinator Lapangan (Korlap) Arnol Faici dalam orasinya didepan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menyampaikan, program kegiatan desa selama 4 tahun di desa lata-lata tidak berjalan. namun laporan pertanggungjawaban anggaran setiap tahun trelealisasi 100 Persen.

Kata dia, Kades Lata-Lata Abdul Malik Gama Diduga korupsi ADD-DD senilai 1,6 Miliar dari tatal anggaran selama 4 tahun yakni 2016, 2017, 2018, 2019 senilai 3 miliar lebih.

“Untuk program kegiatan pembangunan fisik yang tidak dilakukan oleh kades yang pertama tahun 2016 sebanyak 6 Item perkejaan,Tahun 2017 sebanyak 4 Item,tahun 2018 dan 2019 pun sama hanya tidak trelealisasi,” teriak Arnol.

Sementara Aksi yang berjalan kurang lebih stengah jam lamanya, massa aksi langsung dipersilahkan masuk dan hearing dengan Kajati Maluku Utara, Erryl Prima Putra Agoes didampingi para Asisten. Dihadapan Massa Aksi Kajati Malut menyampaikan, Selaku pimpinan dan asisten mengapresiasi kadatangan Masyarakat Desa Lata-Lata.

Kajati menuturkan, memang benar laporan pengaduan sudah di terima, namun karena sesuai SOP, maka penyalagunaan DD/ADD Desa latat2 diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Halsel untuk menundaklanjuti. “Diserahkan ke kejari bukan berarti tidak mau mengerjakan, namun karena kejari adalah perpanjang tangan Kejati maka prosesnya ada di kejari,” ungkap Kajati.

Dijjelaskan Kajati, penanganan kasus korupsi membutuhkan waktu. Olehnya itu, percayakan kejaksaan setiap kasus yang dilaporkan tetap di proses. “Kami sudah menindaklanjuti jadi mohon bersabar, secara profesional sangat di hargai sehingga proses tetap diawasi di kejati Malut,” tandas Kajati sembari menambahkan, pihaknya terus monitoring Kejari Halsel, jika tidak profesional maka diberikan sangsi. (Isr)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed