oleh

Tim Penyidik Kejati Periksa Secara Maraton Kabid Binamarga Dinas PUPR Halsel

TERNATE, TMc- Tim Penyidik Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Maluku Utara maraton memeriksa sejumlah Pejabat di Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Dan perumahan Rakyat (PUPR) Halmahera Selatan terkait dugaan sejumlah proyek yang bermasalah diwilayah pada PUPR Halmahera Selatan.

Sebelumnya, pada Jumat (14/07) tim penyidik memeriksa Kepala Dinas PUPR, Ali Dano Hasan, pada Selasa (21/07) kemarin Tim penyelidik Kejati Kembali memeriksa Kepala Bidang Bina Warga PUPR Halsel Walid Syukur.

Usai diperiksa, Kabid Bina Warga PUPR Halsel, Walid Syukur mengatakan, ia diundang untuk memberikan klarifikasi soal pernyataan dua anggota DPRD Halsel terkait hasil monitoring pekerjaan di Desa Bibino yang fiktif.

Menurutnya, penyataan anggota DPRD bahwa ada proyek fiktif itu tidak benar. Sebab, Fakta dilapangan pekerjaan itu ada dan dokomen pun ada. Walid menuturkan, pihaknya sudah menyampaikan ke tim penyelidik. Untuk itu rencananya bulan Agustus nanti tim penyidik turun ke lokasi mengecek secara langsung.

“Kami PUPR Halsel siap mendampingi penyidik nanti mengecek lokasi untuk membuktikan proyek pekerjaaan itu yang di katakan fiktif. Disana akan membuktikan siapa yang berbohong,” ujar Walid.

Walid mengaku, meresa prihatin atas pernyatan kedua anggota DPRD itu melalui LPJ Bupati itu dan langsung malakukan monitoring tanpa koordinasi dengan Dinas PUPR Halsel agar menanyakan langsung tentang dugaan proyek pekerjaan yang konon katanya fiktif tersebut.

“Mereka anggota DPRD menanyakan ke masyarakat yang tidak tahu, sehingga menarik kesimpulan proyek dianggap fiktif dan langsung menyampaikan secara terbuka ke media,” kesal Walid.

Walid menegaskan, selaku Dinas PUPR Halsel menyampaikan fakta yang sebenarnya. Bukan sebaliknya yang disampaikan kedua anggota DPRD atas nama Gufran dan Muhtar Sumaila itu tidak benar alias kabar bohong.

Walid mengungkapkan, Pernyatan kedua anggota itu dirinya merasa dicemarkan sehingga ia berencana akan berkordinasi dengan Kadis PUPR Ali Dano Hasan serta Pemda Halsel bagian Hukum guna membuat laporan atas balik atas penyampaian berita bohong tersebut. “Saya akan kordinasikan dengan pimpinan serta pemda dibagian hukum untuk melaporkan pernyatan bohong dari kedua anggota DPRD itu,” tandasnya.

Sementara kasipenkum Kejati Malut, Richard Sinaga saat dikonfirmasi membenarkan pemeriksaan tersebut. “Iya benar, mereka dipanggil untuk memberikan klarifikasi,” singkat Richard.

Sekedar diketahui, proyek yang diusut Tim Penyelidik Kejati a adalah pekerjaan irigasi dan pengadaan lampu penerangan jalan dan irigasi dan pengadaan lampu penerangan jalan umum (PJU) Pembangkit listrik Tenaga Surya (PLTS) senilai 2,709.286.155,00 milyar.

Selain itu ada juga pekerjaan jalan hotmix Labuha- Panamboang, Jalan sayoang bori, Jalan Silang Wayaua-Kobong dan Jalan Samo Lalobi dengan total dugaan kerugiaan Rp.1.061.955.993, tutupnya. (Isr)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed