oleh

Kemenkum HAM Malut Gelar Rapat Bersama 18 Istansi Bahas TKA

TERNATE, TMc- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM)  Maluku Utara gelar rapat bersama 18 Instansi Penanganan dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Maluku Utara dengan membentuk Tim Pora, pada Rabu (22/07), bertempat di Hotel Royal, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Kota Ternate Tengah.

Hadir dalam rapat, Kepala Devisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Filianto Akbar, dan di ikuti 18 instansi, serta anggota Tim Pora Provinsi Maluku Utara.

“Jadi dalam era PSBB sekarang ini kita mengantisipasi kedatangan dan kemungkinan konflik yang akan datang, terutama penolakan-penolakan kedatangan Tenaga Kerja Asing yang datang ke Maluku Utara,” ungkap Kepala Devisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Filianto Akbar, saat di temui awak media usai rapat.

Oleh sebab itu, sambungnya, “kita merasa tim pora ini kita perlu kuatkan, dalam hal ini kita bersama-sama tim melakukan rapat untuk mengantisipasi kedatangan atau konflik yang akan terjadi terutama dalam penolakan tenaga kerja asing yang datang ke Malut,” ujar Filianto.

Oleh sebab itu pihaknya hadir sebagai memberikan informasi-informasi data berupa berapa jumlah TKA yang ada di wilayah Malut, dan juga  perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing di wilayah kita. “Kita bersama-sama tim anggota, Tim Pora untuk bersama-sama dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada di Malut,” tandasnya.

Filianto menyebutkan, untuk TKA yang ada di wilayah kita setelah masa Covid-19, masih sekitar 1.900 TKA, dan dengan perusahan pengguna TKA di wilayah kita, kata Dia itu ada dua terbesar yaitu PT-IWIP dan PT-HARITA, yang di dalam dua perusahan itu ada sikon-sikon yang mempekerjakan TKA terutama china, dan semuanya itu bergerak di bidang pertambangan.

Di katakan, untuk mengantisipasi TKA, justru bukan penambahan, karena di masa Covid-19 ini sudah banyak kerugian yang di akibatkan, salah satunya selain kesehatan, juga perekonomian kita yang sudah berbeda dengan negara-negara lain.

Oleh sebab itu lanjutnya, arus balik kedatangan orang-orang asing yang akan bekerja di wilayah kita. “Harapan kita sebagai pemerintah yaitu bisa memperbaiki perekonomian kita, baik itu di bidang sektor perdagangan, sektor pariwisata, nah ini yang menjadi perbaikan di sektor tambang,” harapnya.

Dikatakan, salah satu tugas kolamigrasi adalah menjadi fasilitator kesejahteraan di bidang ekonomi, karena imigrasi memberikan izin tinggal orang asing dalam hal untuk melakukan pekerjaan.

“Nah kita sebagai petugas imigrasi selain dari pelayanan publik, atau penindakan hukum, juga sebagai fasilitator di wilayah ini, itu sebabnya bagaimana kita mengantisipasi kedatangan mereka,” jelasnya.

“Dari 18 instansi kita bersama-sama berhak dalam hal melakukan pengawasan orang asing, harapan kita, kita bersatu dan kuat untuk melakukan sinergitas penanganan orang asing,” tutupnya. (Ade)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed