oleh

Dinas UKM Provinsi Malut Bakal Blakclits CV. Sitiong

SOFIFI, TMc- Pekerjaan proyek pembangunan tempat produksi pengolahan minyak kelapa terpadu yang melekat di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Maluku Utara senilai Rp. 1,5 Miliar lebih yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 di duga tidak sesuai dengan kontrak.

Pasalnya, salah satu pekerjaan yakni di Kabupaten Pulau Taliabu hingga saat ini tidak dibangun dengan alasan yang tidak jelas.

Kepala Dinas Koperasi dan Usah Kecil Menengah (UKM) Wa Zahria kepada wartawan melalui via watshApp belum lama ini mengatakan, benar adanya bahwa salah satu tempat produksi pengolahan minyak kelapa terpadu di Pulau Taliabu itu tidak di bangun oleh CV. Sitiong. Olehnya itu perusahan tersebut akan di blacklist sebab tidak bekerja sesuai kontrak, bahkan juga dikenakan denda keterlambatan pekerjaan.

“Memang benar perusahan CV. Sitiong itu tidak membangun satu unit tempat produksi pengolahan minyak kelapa terpadu di Taliabu, padahal dalam dokumen keontrak itu harus di bangun sesuai prosudur,” jelas Wa Zahria. Rabu (22/7/2020)

Menurutnya, untuk perhitungan denda keterlambatan proyek tempat produksi pengolahan minyak kelapa terpadu di Kabupaten Pulau Taliabu itu akan di hitung oleh Inspektorat malut, sehingga dapat mengetahui besaranya.

Meski demikian kata Wa, terkait dengan sistem pembayaran, akan di hitung ulang sebab tahapan pencairan baru 30 persen, sehingga itu akan di hitung secara totalitas dan sesuai progres pekerjaan tersebut yang semestinya mencapai 80 persen,

Setelah hitung totalitas pekerjaan inspektorat juga akan di hitung jumlah denda keterlambatan, dan wajib hukumnya di blekclits perusahan yang bersangkuatan.(Isr)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed