oleh

DPRD Kepsul Gelar Rapat Penyampaian Ranperda Tentang LPJ-APBD Tahun 2019

SANANA, TMc- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepasul) gelar rapat penyampaian rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggaung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.

Rapat tersebut di pimpin oleh Ketua DPRD Kepsul Sunaryo Thes, Wakil Ketua I Ahkam Gadzali, Wakil Ketua II Hamja Umasangaji, Sekretaris Daerah Safrudin Sapsuha. Kajari Kepsul, Wakapolres Kepsul perwakilan Kodim 1510 Sanana. Berserta seluruh SKPD di lingkup pemkab Kepsul, Selasa (21/07).

Dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban Bupati Kepulauan Sula Henrata Thes yang di bacakan oleh sekda Kepulauan Sula (Safrudin Sapsuha). Laporan keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan.

Hal tersebut menjadi tolak ukur kinerja pemerintahan untuk dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran, sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 101 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, khususnya pasal 298 ayat (1) dan (2), ungkap Sekda.

Selain itu Rancangan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD ini memuat informasi keuangan tahun anggaran 2019 yang telah diaudit oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara beberapa waktu yang lalu, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pertama kalinya dan merupakan prestasi kita bersama yang patut kita syukuri dan berupaya mempertahankan pada tahun-tahun yang akan datang.

“Opini adalah cerminan akuntabilitas, dan bila suatu entitas memiliki akuntabilitas yang memadai, merupakan modal yang cukup untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Dengan kata lain, peningkatan akuntabilitas tidak lain merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menghasilkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam Pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik,” ujarnya.

Mengenai perangkaan Rancangan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Sula tahun anggaran 2019 yakni, 1. Laporan Realisasi Anggaran dengan rincian: Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp 805,0 Milyar dengan realisasi sebesar Rp 810,8 milyar atau 100,72%, sedangkan Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp 885,7 milyar dengan realisasi sebesar Rp 819,3 milyar atau 92,51%, sehingga dari segi anggaran terdapat defisit anggaran sebesar Rp 80,7 milyar dan dari segi realisasi terdapat defisit sebesar Rp 8,5 milyar.

Kemudian lanjut sekda (Safrudin red) penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 82,2 milyar dengan realisasi sebesar Rp 82,2 milyar atau 100,01%, merupakan jumlah pembiayaan netto, dari realisasi Defisit ditambahkan dengan realisasi pembiayaan netto diatas, maka akan menghasilkan SILPA sebesar Rp 73,2 milyar. 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dengan rincian saldo anggaran lebih awal sebesar Rp 82,2 milyar dan saldo anggran lebih akhir sebesar Rp 73,2 milyar, 3. Neraca dengan rincian, Jumlah aset sebesar Rp 1,5 Triliun, jumlah kewajiban sebesar Rp 4,9 milyar dan jumlah ekuitas sebesar Rp 1,5 Triliun Rupiah.

4. Laporan Operasional dengan rincian: Pendapatan-LO sebesar Rp.829,5 Milyar Rupiah, beban sebesar Rp 737,8 milyar sehingga terdapat Surplus-LO sebesar Rp 91,6 milyar Rupiah, 5. Laporan Perubahan Ekuitas dengan rincian: Ekuitas awal sebesar Rp 1,3 Triliun Rupiah dan ekuitas akhir sebesar Rp 1,5 Triliun 6. Laporan Arus Kas dengan rincian Saldo awal kas di BUD per 1 Januari 2019 sebesar Rp 82,5 milyar ditambah arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp 147,7 milyar dikurangi arus kas dari aktivitas investasi sebesar Rp 156,8 milyar ditambah arus kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp 711,6 Juta diperoleh saldo akhir kas di BUD sebesar Rp 74,2 milyar. 7. Catatan atas laporan keuangan memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan, tutup Sekda Kepsul saat menyampaikan laporan. (bht)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed