oleh

Masa Aksi Sebut “Pemerintahan HT-Zadi Hanya Membohongi Rakyat Kepsul”

SANANA, TMc- Front Pemuda Sula bersatu, yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Sulabesi barat (Hipma-Sulbar), Serikat Pemuda Kepulauan Sula (Sekepal) dan Solidaritas Fina Sua (Sofia) mendatangi kantor Bupati Kabupati Kepulauan Sula (Kepsul) dengan sebuah mobil Pic Up yang di lengkapi saon sistem menggelar aksi, Evaluasi Masa Kepemimpinan Hendrata Thes dan Zulfahri Abdulah Duwila, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Periode 2015-2020.

Dalam aksi tersebut, Ketua Umum Sekepal Gajali Fataruba dalam Orasinya Menyampaikan, HT-Zadi sebagai pemimpin di Negeri ini sudah wajib hukumnya untuk datang langsung dan malihat saudara-saudara kita yang ada di Desa Waitina, Desa Mangoli dan Desa Buya yang saat ini sedang dilanda musibah banjir, sehingga masyarakat bisa tau pemimpin mereka yang selama limah tahun.

“Hendrata Thes tidak ada di kantor, Zulfahri Abdullah, pergi barbulan-bulan ini Pemerintahan macam apa, Apakah kedua pemimpin ini tidak kebaigian proyek, sehingga satu dibarat dan satu di timur, sementra Masyarakat membutuhkan Manusia Biadab Dua orang ini, teriak gajali di depan Kantor Bupati Kepsul, Senin (20/7/20).

Selain dari itu salah satu orator Raski Soamole, kembali menyampaikan, kami yang tergabung dalam masa aksi pada hari ini, lagi-lagi menagih janji Hendtara Thes dan Zulfahri Abdulah Duwila yang tertera dalam visi misinya pada saat mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan sula tahun 2015 lalu.

“yakni akan menjadikan Sula sebagai daerah industri terpadu yang mandiri dan bersahaja, apakah ini fakta atau mitos kita lihat saja apa yang terjadi sekarng” tutur Raski di hadapan masa aksi.

Diketahui bahwa, berdasarkan fakta nyata di masa kepemimpinan HT-ZADI salah satu Kabupaten yang telah di tetapkan oleh Presiden RI sebagai daerah tertinggal di provinsi Maluku utara sebagaiman yang telah terlampir dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2020, tetang penetapan daerah tertinggal dengan kriteria sebagai berikut: Ekonimi Masyarkat, Sumberdaya Manusia, infrastuktur, lemahnya kemampuan pemerinta daerah atau SDM, aksesibilats dan karakteristik daerah telah mengalami ketertinggalan.

Adapun tuntutan pernyataan sikap dalam aksi tersebut, kami yang tergabung dalam Front Pemuda Suka Bersatu menyampaikan sikap sebagai berikut: Pertama, Mendesak dan Meminta kepada preseden Republik Indonesia memberhentikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Suka dari jabatannya karena di anggap tidak sanggup melaksanakan asas desentralisasi.

Kedua, Mendesak DPRD Kepulauan Suka untuk menindaklanjuti pernyataan mundur diri dari Bupati dan Wakil Bupati dalam kontrak politiknya di tahun 2015 yang lalu. Ketiga, Kami meminta dan mendesak kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Suka untuk segera mundur diri dari jabatan sebagai Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan janji atau kontrak politik di tahun 2015 yang lalu, ujar pendemo. (bht)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed