oleh

PB HMI: Kerusakan Fasilitas DPR Tidak Sebanding Uang Rakyat di Korupsi Oleh Pemerintah, Aksi HMI Cabang Sanana Sebagai Bentuk Pengawalan Demokrasi

SANANA, TMc- Aksi demonstrasi HMI Cabang Sanana beberapa hari lalu yang menuntut agar Bupati Kepulauan Sula untuk mundur karena dugaan tindak pidana korupsi mendapatkan sorotan oleh banyak pihak. Salah satunya adalah Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI).

Ketua Bidang Politik PB-HMI Muktamar Umakaapa, mengatakan bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh HMI Cabang Sanana  merupakan salah satu bentuk sikap kritis dari mahasiswa dalam mengawal kebijakan pemerintah. Sikap kritis tersebut menurutnya sebagai partisipasi mahasiswa dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis dan transparan.

“Pengawalan dari mahasiswa terhadap pemerintahan diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis dan transpransi kepada warganya. Sebab hal tersebut berhubungan dengan kemaslahatan banyak orang bukan hanya kepentingan oleh satu dua orang,” ungkap Muktamar saat di konfirmasi via WhatsApp, Minggu (19/07/20).

PB HMI tidak mempermasalahkan aksi demonstrasi selama aksi-aksi yang dilakukan tidak destruktif dan tetap mengikuti protokol kesehatan. “Aksi demonstrasi merupakan amanah UU sehingga hal tersebut adalah konstitusional dan dapat membuat check and balance pemerintahan. Selama hal itu dilakukan dengan koridor-koridor hukum yang berlaku dan tetap memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi,” ungkapnya.

Selain itu kata Muktamar (Pengurus PB red) Kebijakan dan Hukum Kesehatan Universitas Indonesia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula tidak etis jika bersikap anti kritik dan menganggap aksi demonstasi sebagai perbuatan melawan hukum.

“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula jangan memberi kesan anti kritik  dan alergi dengan kegiatan-kegiatan seperti ini karena hal tersebut juga muncul akibat dari pemerintah Sula yang tidak transaparan kepada masyarakatnya. Transpasaransi publik dalam penyelenggaran pemerintahan adalah hal yang penting,” tandasnya.

Terkait dengan pengrusakan papan nama darma wanita persatuan yang disikapi berlebihan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Dia (Muktamar red) menyarankan agar pemerintah sebaiknya lebih berfokus pada agenda dan isu demonstrasi ketimbang mencari-cari kesalahan yang dilakukan aksi mahasiswa tersebut.

“Bila dibandingkan kerusakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan sejumlah praktik korupsi uang dari masyarakat maka hal itu tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh HMI Cabang Sanana pekan kemarin. Sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula agar lebih berfokus pada substansi isu mengenai permasalahan yang saat ini dihadapi oleh pemerintah Sula,” tutupnya. (bht)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed