oleh

Polda dan Kejati Didesak Turunkan Tim Lidik Dana Covid-19 di Pulau Morotai

TERNATE, TMc- Pengurus Besar (PB) Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morotai (HIPPMAMORO) Jumat (17/7/2020) pagi kemarin turun ke jalan menggelar aksi. Aksi puluhan mahasiswa morotai ini difokuskan pada tiga titik yakni depan Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Repoblik Indonesia (RI) Perwakilan Maluku Utara,Polda Malut Dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut. Didepan Polda Maluku Utara, mereka mendesak Polda Maluku Utara segara melakukan Penyelidikan Penggunaan Anggaran Covid 19 di Kabupaten Pulau Morotai.

Sementara di depan Kantor BPK Provinsi Maluku Utara, mereka meminta agar lembaga auditor negara ini melakukan audit soal Penggunaan anggaran di kabupaten pulau morotai. Sebab menurut mereka tidak adanya transparansi dalam penggunaan Anggran covid 19 oleh Pemerintah Daerah (Pemdah) mellalui tim gugus tugas Morotai sebesar Rp 57 miliar.

Kordinator Aksi PB-HIPPMAMORO Fauji Ali dalam orasinya mengemukakan, Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten Pulau Morotai diduga kuat telah berkompromi dengan Tim Gugus Hotel Said pulau  morotai. Sehingga tidak transparansi dalam penggunaan Anggaran Covid 19. “Tim gugus Said morotai tidak publikasikan besaran,” teriak Fauzi

Fauzi menuturkan, rincian total anggaran 57 miliar sudah habis terpakai sebesar 20 miliar. Dana Sisa saat ini hanya 37 miliar. Penggunaan anggaran tersebut ssmbung Fauzi, tidak sesuai fakta dilapangan.

Masalah ini Kata Fauzi, Tim Pansus DPRD Morotai yang juga sebagai fungsi pengawasan Anggaran telah memanggil tim TPAD untuk dimintai penanganan anggaran covid 19. Bupati tapi Bupati tidak mengijinkan untuk memberitahukan besar penggunaan anggaran Tim Gugus kepada Tim Pansus DPRD, “Dasar ini lha PB-HIPPMAMORO menilai, ini merupakan bentuk ketidak transparansi dan di duga kuat  Tim Gugus Said dan pemda pulau morotai,” ungkap Fauji.

Selain itu sambung Fauzi, PB HIPPMAMORO juga akan mengawal Dana BUMDes Selama Empat tahun berjalan tidak terealisasi oleh pemda pulau morotai ke Rekening Desa sebesar 19 Miliar.

Berdasarkan peratuaran Pemerintah (PP) No 15 menyangkut dengan anggaran BUMDes, itu semestinya anggaran yang suda terparkir di Cas Daerah hanya selama 7 hari. Tetapi fakta yang ada di lapangan pemda pulau morotai selam 4 tahun ini tidak salurkan Dana BUMDes 19 miliar ke rekening Bumdes Desa. “Pihak pemerintah Desa sudah mengajuan rekening Bumdes ke Pemerintah Daerah sejak tahun 2017,2018, 2019, hinga pada 2020,” ujarnya.

 

Persoalan ini Lanjut Fauzi, memiliki dampak yang sangat besar, sehingga dapat merugikan masyarakat di kabupaten Pulau Morotai. “kami dari PB HIPPMAMORO mendesak kepada Lembaga BPK dan Polda Malut, Kejati Maluku Utara menidak lanjuti tuntutan agar secepatnya menurunkan tim untuk melakukan penyelidikan,” tutup Fauzi. (Isr)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed