oleh

DPRD Pulau Morotai Soroti Pengelolaan Anggaran Dana Desa Rp 19,1 Miliar

MOROTAI, TMc- Pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai terhadap Dana Desa (DD) yang bersumber dari pemerintah pusat, sebesar Rp, 19,1 Miliar belum direalisasikan terhitung sejak tahun 2017 hingga tahun 2020.

Anggaran sebesar Rp 19,1 Milyar yang seharusnya dikelola langsung oleh pemerintah Desa yang diperuntukan untuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sudah tiga tahun terhitung tahun 2017 hingga tahun 2020 anggarannya tak kunjung terealisasi.

Padahal, sesuai prosedur jika pemerintah pusat telah mentransfer anggaran tersebut sudah masuk ke rekening pemerintah daerah, paling lambat tujuh hari sudah harus masuk ke rekening Desa. Parahnya, lagi anggaran Bumdes sebesar Rp 1,7 Milyar dari tahun 2017 telah terealisasi, tapi bukti fisiknya tidak ada.

Dugaan sistem pengelolaan anggaran Bumdes yang amburadul ini terungkap saat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Morotai, Alexsander Wirmasubun, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam PB Hippmamoro dan para anggota DPRD saat menggelar hearing di ruang Aula Kantor DPRD Morotai, Selasa (14/07/2020) yang dipimpin langsung Ketua DPRD Morotai, Rusminto Pawane.

Saat hearing berlangsung Anggota Komisi I, Fadli Djaguna lantas mempersoalkan anggaran Bumdes sebesar Rp 1,7 Milyar yang bermasalah tersebut. “Anggaran tahun 2017 pernah dicairkan Pemda, tapi setelah dicairkan di bank fisiknya (uang) ditarik kembali Pemda, “katanya.

Kata dia, sesuai prosedur apabila anggaran tersebut sudah terparkir di rekening daerah tujuh hari sudah harus ke rekening Desa. “Kita buktikan hari ini, kita sama-sama ketemu langsung dengan pengelola Bumdes, apakah dana ini diparkir ke rekening Bumdes, ataukah terparkir di rekening daerah, “ucapnya sambil menantang Kepala DPMD Morotai, Alexsander Wirmasubun.

Menurutnya, sesuai prosedur laporan pertangungjawaban telah menyalahi aturan dan terdikasi fiktif, karena anggarannya masih terparkir. Namun laporan pertanggung jawabannya sudah ada.  “Rp 19 Milyar belum dialokasikan ke Bumdes, dari modal pertanggungjawabannya saja sudah salah, dan ini fiktif dan sudah masuk tindak pidana korupsi, itu artinya sudah masuk pengalaggunaan wewenang, ” tuturnya.

Ketua Komisi III, Rasmin Fabanyo senada dengan Fadli Djaguna. Kata dia, dalam sistem beranggaran, anggaran tahun berikutnya bisa masuk ke rekening pemerintah daerah, jika laporan pertanggung jawaban realisasi anggaran tahun sebelumnya sudah tuntas.

“Maksud saya tahun 2017 aturannya jelas, anggaran dari Kemendes masuk rekening daerah tujuh hari sudah harus masuk ke Desa, sekarang aktivitas anggarannya masih terparkir, tapi pencairan dari tahun ke tahun jalan terus, lalu saya mau tanya siapa yang bikin laporan pertanggungjawaban, ” ujarnya.

Dikatakan, persoalan anggaran ini telah dibicarakan langsung dengan puluhan Kepala Desa (Kades) di Morotai, para Kades mengaku kebingungan membuat laporan pertangungjawabannya.

“Saya masih ingat betul, terdapat 13 Kades dalam rapat resmi DPRD yang saya pimpin langsung mereka menjelaskan, dipaksa untuk menandatangani kuitansi kosong, “bebernya.

Tak puas dengan ucapan Kades, dirinya bersama dengan anggota DPRD lainnya berkonsultasi langsung dengan pihak Kemendes terkait anggaran Bumdes yang bermasalah tersebut.  “Dan sesuai dengan jawaban Kemendes, bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sudah tuntas, lalu siapa yang bikin laporan ini, “imbuhnya.

Meski anggaran disembunyikan seperti apa. Namun, anggaran bisa diketahui karena sistem pencairan anggaran telah menggunakan sistem non tunai. “Subtansinya ruangnya dibuka, agar persoalan sebesar ini harus diselesaikan, “desaknya.

Wakil Ketua I DPRD Morotai, Fahri Haeruddin berbeda Rasmin Fabanyo dan Fadli Djaguna. Anggaran tidak menjadi persoalan, karena anggarannya masih ada.”Kira-kira kapan anggarannya bisa cair, “tanya dia.

Kepala DPMD Morotai, Alexsander Wirmasubun menjelaskan, untuk anggaran tahun 2017 dirinya tidak bisa menjelaskan secara detail, karena saat itu dirinya belum menjabat sebagai Kepala DPMD.

“Saya punya pemahaman bahwa, kalau andaikata bukti pembayarannya pakai non tunai, maka pertanggungjawabannya gunakan rekening koran dari Desa ke DPMD dan untuk pencairan anggaran yang masih terparkir saya konsultasi dulu dengan pimpinan, karena saya ada pimpinan, jika pimpinan bilang besok bisa cair, maka kita akan cairkan, “terangnya.

Sementara, Ketua PB Hippmamoro Provinsi Maluku Utara, Rizal Popa mengancam bakal membawa persoalan ini ke Badan Pemeriksa Keuangan. “Saya pastikan kami akan lakukan demotrasi di BPK untuk mengungkap persoalan ini. “singkatnya. (Irja)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed