oleh

Kejari Halteng Tetapkan Mantan Kabag Pemerintahan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan GOR

WEDA, TMc- Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Pembangunan Gelanggang Olahraga (For) kembali makan korban. Hal itu terjadi karena, jumat 10 Juli 2020 kemarin penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Weda kembali menetapkan satu tersangka dalam kasus tersebut.

Tersangka baru itu adalah mantan Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Halmahera Tengah berinisial RS. “RS ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan fakta sidang. Jadi dasarkan kita adalah terpidana kasus GOR Muhammad Syukur Abbas alias Rani,” ujar Plt Kasi Pidsus Yasser Samahati.

Yasser menjelaskan,  tersangka RS bersama  terpidana Rani yang merupakan mantan Kasubag Pertanahan, berdasrkan surat keputusan Bupati Halteng nomor 800/KEP/69/2018 tanggal 29 januari 2018 bersama-sama di kantor bagian tata pemerintahan Halmahera Tengah.

Telah melakukan atau turut serta melakukan bebarapa perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasanya memaksa seseorang yakni Abubakar Bay, malik amin, saban hamim, muhammad lajim, rais T Jumati, Lasamida Kurupunda, Nirwan Zainal, Idris Ali, Julfadli Iman, Slamet Fanyiranana, Alfera L Ely, Hasan Buton, Daud Majid, Fajrin Ibrahim, dan Anas Salim, untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan terhadap pembayaran ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru senilai Rp632. 361.185,00.

Tersangka pada saat penyerahan ganti rugi lahan telah menyalahgunakan kekuasan, memaksa secara tanpa hak dengan cara melakukan pemotongan terhadap pembayaran uang ganti rugi lahan dari pemilik lahan GOR dengan alasan untuk biaya pajak dan biaya ukur. “Atas paksaan tersangka dan Rani, Para pemilik lahan tersebut secara terpaksa memberikan  uang senilai Rp632.361.185,” kata Yasser.

Perbuatan tersangka diancam pidana dalam pasal 12 huruf e jo pasal 18 ayat 1 huruf b uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan uu nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas uu nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Diketahui Rani belum lama ini divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Ternate, dalam kasus pengadaan lahan pembangunan GOR tersebut. (nho)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed