oleh

Dinilai Gagal, HMI Desak Bupati dan Wakil Bupati Kepsul Mengundurkan Diri

SANANA, TMc- Di nilai gaga dala pengelolaan pemerintahan yang di nahkodai Henrata Thes dan Julfahri Aduka Duwila selama kurang lebih 5 tahun. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sanana turun jalan menggelar aksi dengan menggunakan sebuah mobil PicUp yang di lengkapi dengan sond sistem, Selasa (14/07) yang bertitik di pasar basanohi sanana, depan pertokoan dan kantor DPRD Kepsul.

HMI Cabang Sanana menilai dalam masa kepemimpinan Herata Thes kurang lebih lima tahun hanya dapan merubah warna dan tidak ada bangunan fisik yang di kerjakan menggunkan APBD Kepsul di selsaikan.

“Masa kepemimpinan Henrata Thes ini tidak ada bangunan fisik yang di kerjakan menggunakan APBD Kepsul itu selsai dengan baik hampir semua bangunan itu bermasalah, buktinya itu. Pembangunan Jembatan Air Bugis yang ada di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan, sejumlah mesjid mesjid yang terbengkalai dan masi banyak pembangunan fisik lainnya yang tidak di selsaikan” Ungkap Rudi Sapsuha salah satu orator.

Selain itu dalam rilisan selebaran pernyataan sikap HMI Cabang Sanana menjelaskan Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pablik pemberdayaan dan peran masyarakat.

peningkatan daya saing pada daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan serta kekhasan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesejahteraan masyarakat yang diulu-ulukan diatas hanya menjadi hayalan semu belaka, hal inilah yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sula.

Menurut HMI Cabang Sanana Daerah yang dipimpin Bupati Hendrata Thes dan Julfahri Abdula Duwila sepanjang kurang lebih Lima tahun, belakangan ini kerap memperoleh prestasi buruk dari berbagai pihak baik dari masyarakat Kepulauan Sula, mahasiswa, akademisi, pakar, pemerhati, bahkan Menteri dan Presiden RI Joko Widodo sendiri.

Selain itu berbagai indikator makro yang dirilis oleh lembaga eksternal Pemda Kepsul seperti Badan Pusat Statistik, Ombudsman dan Badan Pemeriksaan Keuangan. Kabupaten yang baru-baru ini dikategorikan sebagai Daerah Tertinggal oleh Presiden Joko Widodo dalam Perpres No. 63 tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal sepanjang tahun 2020-2024.

Hal ini merupakan bentuk kegagalan total dari Bupati Hendrata Thes yang datang dari tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang buruk sepanjang kepemimpinan mereka. Faktanya buruk yang inkonstitusional Kepulauan Sula. Masyarakat Kepulauan Sula yang lima tahun ini menggantungkan harapan kepada Bupati Hendrata Thes layaknya mimpi di siang bolong, kala garam dibuang kelaut, ibarat menanti pelangi di awan mendung saat malam.

Bagaimana mungkin kesejahteraan rakyat Sula dapat terwujud, bila daerah dipimpin oleh Bupati yang hanya memperkaya diri sendiri dan keluarganya melalui tindakan penyelewengan seperti monopoli setiap proyek yang bersumber dari keuangan daerah.

Kinerja Bupati yang tidak layak dan gugur akan syarat pemimpin (jujur, adil, amanah, ikhlas beramal) seperti ini hanya akan memperpanjang barisan kemelaratan rakyat dan hanya mempersubur status ketertinggalan daerah.

Selain itu lanjut. Fakta buruk di berbagai aspek seperti pasifnya pengembangan pendidikan, sulitnya pelayanan kesehatan, lumpuhnya perekonomian warga, tingginya angka kemiskinan, naiknya jumlah penganggurun, kurangnya lapangan pekerjaan, bahkan infrastruktur seperti pembangunan Rumah Ibadah (Masjid), jalan, jembatan, air bersih, saat ini terbengkalai dan hanya meninggalkan janji manis Bupati.

“Hendrata Thes saat mencalonkan diri 5 tahun lalu. Cita-cita untuk menjadikan Sula sebagai Daerah Industri Terpadu di Maluku Utara, Mandiri dan Bersahaja, selama ini hanya terjadi didalam kelompok, golongan, dan keluarganya”

Oleh karena itu, indikasi pada larangan terhadap Kepala Daerah yang termaktub dalam Pasal 76, UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjadi relevan dengan sikap Bupati Hendrata Thes dalam kontrak politiknya 5 tahun lalu yang menyatakan bahwa akan bersedia melepaskan jabalannya bila program kerja yang dicanangkan tidak terlaksana secara baik, demi menjaga harga diri dan kebesaran kabupaten kepulauan sula.

Oleh karena itu HMI Cabang Sanana mengecam keras dan mendesak Bupati Kepulauan Sula Hendrata Thes segera lepas jabatan dan atau mengundurkan diri sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Sula.

HMI Meminta kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Sula agar mengawal tuntas rekomendasi temuan Pansus LKPJ labun 2019 dan DPRD Kabupaten Kepulauan Sula segera melaksanakan Paripurna untuk menonaktifkan sementara jabatan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Periode 2015-2020, Meminta kepada Mendagri untuk perintahkan Gubemur Maluku Utara agar segera mencopot jabatan Hendrata Thes sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, tegas HMI. (bht)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed