oleh

Fraksi PDIP, Sebut Pemda Halteng Tak Mandiri Soal Keuangan

WEDA, TMc- Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) dinilai belum mandiri dalam keuangan. Pasalnya, Pemda sendiri masih bergantung  dana transfer dari Pemerintah Pusat. Hal ini dinilai langsung oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.Frkasi PDI-P menilai langsung, Pada presentasi PAD dengan dana perimbangan yang cukup jauh dengan selisih penerimanya.

“Artinya bahwa Pemda belum memiliki kreatifitas untuk menggali sumber potensi daerah yang dapat mendorong peningkatan sektor PAD kita,” kata Asrul saat membacakan pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Halteng Tahun Anggaran 2019 serta Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 12 Tahun 2018.

Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan ingin mendapat penjelasan yang lebih tekhnis baik berupa regulasi maupun kebijakan apa yang menjadi tantangan dan hambatan terkait dengan hal tersebut sehingga realisasi PAD tidak mencapai target sebagaimana yang ditetapkan dalam komponen pendapatan yaitu sebesar 35%.

Selain itu, Aspek Belanja Daerah, Fraksi kami juga menyoroti pada realisasi belanja program pembangunan sebagaimana yang tergambar dalam pidato Bupati menunjukan bahwa realisasi program pembangunan belum secara keseluruhan mencapai 100 persen.

“Fraksi PDI Perjuangan ingin mendapat penjelasan lebih lanjut terkait Program yang sumber anggaranya dari Dana Alokasi Khusus yang mencapai 90 persen sekian. Program dan kegiatan apa yang tidak mencapai target. Dan selanjutnya kendala Teknis apa sehingga relisasi Program yang sumber anggaranya dari DAU juga belum mecapai target yang ditetapkan,” ungkapnya.

Maka, Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan terkait dengan Pembiayaan dan Belanja Daerah yang di tetapkan sebesar 1 triliun lebih, akan tetapi realisasi hanya mencapai 700 milyar sekian, tentu ini sangat mempengaruhi struktur keuangan daerah kita terutama dari komponen pembiayaan yang bersifat utang daerah, bagaimana skenario pemerintah daerah dalam mengantisipasi defisit berjalan sehingga kondisi keuangan daerah kita tetap stabil.

Bahwa terhadap pembiayaan daerah, Fraksi kami memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah agar pembiayaan daerah seperti utang daerah yang terbawa dari tahun anggaran sebelumnya agar segera diselesaikan sehingga tidak menjadi beban pembiayaan pada APBD selanjutnya, tentunya proses pembayaranya didasarkan pada capaian progres kegiatan.

Fraksi kami juga meminta penjelasan secara komprehensif terkait keterlambatan progres kegiatan strategis tahun jamak khususnya untuk dua kegiatan yaitu Pembangunan GOR Fagogoru dan Pembangunan Jalan Hotmix Ruas Jalan Bakajaya-Tepeleo Batu Dua.

Untuk Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, menurut pandangan Fraksi PDI Perjuangan adalah sesuatu yang sangat urgen. Sebab BUMD ini sudah terbentuk pada tahun kemarin namun dalam perjalanan Perusahan Daerah ini belum bisa melakukan aktifitas Secara maksimal karena terkendala dengan permasalahan yang terjadi pada Perusahan itu sendiri.

“Untuk itu Fraksi PDI Perjuangan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk lebih jelih dalam melakukan rekrutmen Pengurus BUMD secara selektif dan Proporsional sehingga melahirkan Pengurus BUMD yang akuntabel dan bertanggung jawab,” tandasnya.

Fraksi PDI Perjuangan juga mengapresiasi bahwa pencapaian opini WTP dalam pengelolaan keuangan daerah. “Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada tim anggaran pemerintah daerah karena telah menunjukan kinerja dan prestasi yang baik sehingga penilaian WTP dapat di capai,” jelasnya. (nho)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed