oleh

Dua Ranperda Telah Diusulkan Dalam Rapat Paripurna DPRD Halteng

WEDA, TMc- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Halmahera Tengah (Halteng), kembali menggelar Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tahun 2020 oleh Pemkab Halteng.

Dua Ranperda yang di usul itu antaranya,  ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 dan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Halteng.

Bupati Halteng Edi Langkara dalam penyampaiannya mengatakan, ranperda ini merupakan bagian dari kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menetapkan produk hukum Daerah. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

“Penyampaian ranperda tentang pertanggungjawaban merupakan salah satu kewajiban pemerintah yang secara konstitusional harus di penuhi untuk disampaikan kepada dewan yang terhormat,” ucap Edi Senin (06/07/2020) di Aula DPRD Halteng.

Kata Bupati,  Selain Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, “ini merupakan tanggungjawab moril secara konstitusi selaku pemegang mandat pelaksanaan amAnggaran Daerah untuk menyampaikan berbagai pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2019, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam, “jelas Edi yang juga sebagai wasekjen DPP Partai Golkar ini.

Lanjutnya, Peraturan Pemerintah ditegaskan bahwa kepala daerah menyampaikan Ranperda tentang Pertangungjawaban Pelaksana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK selambat lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhi. “Dan alhamdulillah hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2019 oleh BPK RI Perwakilan Malut telah memberikan opini WTP untuk yang kedua kalinya,” paparnya.

Sebagai apresiasi dari kinerja Pemda bersama dengan DPRD Halteng, Orang nomor satu di Halteng ini juga mengatakan, Pemerintah Pusat juga telah mengalokasikan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 51.420.268.000 Kepada Pemda Halteng tahun 2020. “Semoga kepercayaan yang telah diamanatkan oleh Pemerintah Pusat dapat dijaga dan kita pertahankan di tahun-tahun mendatang,” ucapnya.

Edi juga menyampaikan laporaan pertanggungiawaban pelaksanaan APBD Halteng,  tahun anggaran 2019. Dia pun merincikan satu persatu, yaitu Pendapatan Daerah, yang mana Rancangan Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2019.

dianggarkan sebesar Rp. 969,324 miliar lebih, terealisasi sebesar Rp.783,121 miliar lebih atau 80,79 persen yang meliputi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp.53 miliar, sekitar 13,84 persen, diperoleh dari beberapa sumber penerimaan antara lain, Jasa Giro, Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR), Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah, dan lain-lain PAD yang Sah Lainnya Pendapatan Dan Kapitasi JKN.

Kata Dia, Pendapatan transfer pada Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.662,893 miliar lebih, terealisasi sebesar Rp.664,169 miliar lebih atau sebesar 100,19 persen yang diperoleh dari Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) dan Dana Transfer Pemerintah Provinsi, yang meliputi, Dana Bagi Hasil Pajak Pos penerimaan dari dana bagi hasil pajak dianggarkan sebesar Rp.9,148 miliar lebih dan terealisasi sebesar Rp.6,313 miliar lebih atau sebesar 69,01 persen.

“Sementara Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Pos penerimaan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sember Daya Alam) dianggarkan sebesar Rp.51,436 miliar lebih dan terealisasi sebesar Rp.50,137 miliar lebih atau sebesar 97,47 persen,” Jelasnya.

Dalam kesempatan itu juga,  Bupati menyampaikan Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp.460,403 miliar lebih terealisasi sebesar Rp.460,403 miliar lebih atau sebesar 100 Persen. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK), Pos penerimaan dari DAK untuk Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp.105,866 miliar lebih terealisasi sebesar Rp.104,428 miliar lebih atau sebesaar 98,64 Persen.

“Dana, Alokasi Khusuus NON FISIK di Tahun Anggaran 2019 di Anggarkan Sebesar Rp.32,037 miliar lebih realisasi Rp.31,227 miliar lebih atau 97,47 Persen,” bebernya.

Untuk Dana Transfer Dari Pemerintah Provinsi Penerimaan dari pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi dianggrarkan sebesar Rp.4 miliar, terealisasi sebesar Rp.11,660 miliar lebih atau sebesar 291,50 persen. “Penerimaan ini diperoleh dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi,  lain Pendapatan Daerah yang Sah Penerimaan ini untuk tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.253,43l miliar lebih, terealisasi sebesar Rp.72,341 miliar lebih atau sebesar 28,54 persen,” katanya.

Lanjutnya, Sumber penerimaan ini meliputi Pendapatan Hibah, untuk tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.195,335 miliar lebih dan realisasi sebesar Rp.14,148 miliar lebih atau 7,24 persen. Dia juga mengaku Pependapatan lainnya dianggrarkan sebesar Rp.58,095 miliar lebih terealisasi sebesar Rp.58,193 miliar lebih atau sebesar 100,17 persen.

Sementara itu untuk Belanja Daerah merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari struktuur APBD yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang dalam Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp.1,035 triliun lebih terealisasi sebesar Rp.242,083 miliar lebih atau 86, 97 persen.

Belanja Hibah yang dianggarkan sebesar Rp.7,450 miliar terealisasi sebesar Rp.4,534 miliar lebih atau sebesar 60,87 persen. Belanja Subsidi di anggarakan di tahun 2019 sebesar Rp.500 juta terealisasi sebesar Rp.373 juta lebih atau 74,62 Persen. “Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.434,548 miliar lebih terealisasi sebesar Rp.244,566 mikiar lebih atau sebesar 56,28 persen dan dapat di rinci sebagai berikut, Belanja Tanah dianggarakan sebesar Rp.24,134 miliar lebih terealisasi sebesar Rp.11.943 miliar lebih atau 49,49 persen. Politisi Golkar itu juga menjelaskan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesaar Rp.46,119 miliar lebih terealisasi sebesar Rp.35,939 miliar lebih atau sebesar 77.93 persen. Belanja modal Bangunan dan Gedung dianggarkan Rp.161,619 miliar lebih terealisasi sebesar Rp.90,434 miliar lebih atau sebesar 55,96 persen.

“Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp.194,198 miliar lebih terealisasi sebesar Rp.101,703 miliar lebih atau sebesar 52,37 persen,” cetusnya.

Kata Edi,  Untuk Belanja Modal Asset Tetap Lainnya dianggarka Rp.8,475 miliar lebih terealisasi sebesar Rp.4,545 miliar lebih atau sebesar 53,63 Persen. Belanjaa tak terduga dianggarkan sebesar Rp.2 miliar terialisasi sebesar Rp.205 juta lebih atau sebesar 10,27persen. “Untuk Belanja Transfer di tahun 2019 dianggarakan sebesar Rp.111.297 miliar lebih sedangkan realisasi sebesar Rp.109,860 miliar lebih atau 98,71 persen,” ucapnya.

Edi juga menyampaikan Pembiayaan pada Tahun Anggran 2019 terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah Penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp.74,118 miliar lebih terealisasi sebesar Rp.24,744 miliar lebih atau 33,38 persen. “Dapat dirinci sebagai berikut, Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp.25,118 miliar lebih tereaslisa sebesar Rp.24,744 miliar lebih atau 98,51 persen,” tuturnya.

Untuk Pinjaman Daerah Dianggarkan Sebesar Rp.49 miliar lebih namun tidak direalisasikan. Pengeluaran Pembiayaan Daerah, Pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp.7,500 miliar terealisasi sebesar Rp.3,419 miliar lebih atau 45,60 persen yang diperuntukan guna Penyertaan Modal (Investasi) pemerintah daerah. “Pada Kesempatan yang baik ini Pemerintah Daerah bertekad untu meningkatkan kebersamaan yang telah kita bina selama ini dan mengupayakan pemecahan hal-hal yang masih menjadi hambatan secara bersama-sama,” tandasnya.

Dia juga mengatakan, keberhasilan yang dicapai oleh Pemda tidak terlepas dari adanya kerja sama dan partisipasi dari pimpinan dan seluruh anggota dewan yang telah memberikan pendapat/masukan, dorongan serta kritikkan kepada Pemda. Dia juga mengaku perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Halteng bahwa untuk diketahui bersama, dalam rangka memaksimalkan peran tugas dan fungsi serta struktur organisasi Perusda maka perlu dilakukan perubahan peraturan daerah tentang BUMD/Perusda, sehingga perusahaan ini memiliki core bisnis yang spesifik, semakin efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (nho)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed