oleh

BPN Harus Ganti Rugi Atas Dugaan Pencemaran Sungai

WEDA, TMc- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) melalui komisi III masih tetap menyeroti kasus dugaan pencemaran sungai Waleh akibat dari aktifitas perusahaan Bakti Pertiwi Nusantara (BPN).

DPRD sendiri, telah mengeluarkan surat rekomendasi dengan Nomor 170/171/DPRD-HT/2020, kepada Pemda Halteng untuk ditindaklanjuti. Sekertaris Komisi III, Munadi Kilkoda kepada wartawan mengaku, menindaklanjuti surat pimpinan komisi III, serta rapat pimpinan dan anggota DPRD Halmahera Tengah (Halteng), terkait pelanggaran lingkungan hidup akibat dari aktifitas pertambangan PT Bhakti Pertiwi Nusantara (BPN).

DPRD halteng mendesak perusahan tambang yang beroperasi di kecamatan weda utara itu, untuk segera melakukan ganti rugi. Sebab, akibat dari aktifitas pertambangan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan di hulu sungai Waleh, lokasi gunung moro-moro.

Munadi juga menyatakan, hasil kunjungan lapangan komisi III ke PT BPN ditemukan indikasi adanya dugaan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT BPN.

Bahkan, perusahan dalam beraktifitas tidak memperhatikan serta mengabaikan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dokumen izin lingkungan yang diberikan.

“Sehingga berdasarkan temuan tersebut, maka DPRD meminta kepada Bupati Edi Langkara, dan Pemda halteng, agar memberikan sanksi administrasi kepada PT BPN sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Munadi.

Lanjut Munadi, mendesak pimpinan dan manajemen PT BPN untuk segera memenuhi dan menyelesaikan serta melakukan ganti rugi kepada warga yang terdampak. Hal ini kata Munadi, sebagai bentuk kewajiban dan pertanggung jawaban perusahan atas perbuatan yang mereka lakukan.

“Kami minta Bupati untuk perintahkan serta mendesak perusahan segera melakukan pemulihan kembali fungsi lingkungan hidup pada wilayah sungai waleh yang secara faktual semakin menurun akibat sendimentasi,”pungkas politisi NasDem ini.

Selain itu, DPRD meminta bupati Edi Langkara mengambil langka tegas membekukan serta mencabut izin lingkungan jika perusahan tidak melaksanakan dengan sungguh-sungguh perintah paksaan pemerintah.

“Kepada Bupati agar memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya untuk meningkatkan dan memperketat pengawasan terhadap seluruh kegiatan pertambangan PT BPN dan perusahan pertambangan lainnya sesuai tugas dan kewenangannya,” tegas ketua AMAN Malut ini.

Lebih jauh, Ketua Fraksi NasDem itu mendesak pemda melakukan uji baku mutu air sungai waleh, kemudian menyerahkan hasil uji baku tersebut kepada DPRD guna ditindaklanjuti sesuai fungsi pengawasan DPRD.

“Bupati harus memberikan peringatan kepada perusahan untuk taat dan patuh pada kewajiban menympaikan dokumen atau laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan dokumen laporan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) kepada Pemda sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan,” jelasnya. (nho)

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed