oleh

Wali Kota Ternate, Mangkir Undangan Kedua Dari Bawaslu Soal Mutasi ASN

TERNATE, TMc- Wali Kota Ternate, Burhan Abdurahman belum juga penuhi undangan klarifikasi kedua dari Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Ternate. Undangan klarifikasi dari Bawaslu Kota Ternate terhadap Wali Kota tersebut terkait masalah mutasi 9 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkot Ternate beberapa waktu lalu, padahal masa jabatan Wali Kota sendiri tinggal beberapa bulan lagi telah berakhir.

Atas dasar itu, Bawaslu Kota Ternate mengeluarkan surat undangan kepada Wali Kota Ternate, Burhan Abdurahman sebagai bentuk klarifikasi dihadapan Bawaslu, apakah mutasi yang dilakukan Wali Kota itu sudah sesuai prosudur ataukah menyalahi aturan?. Untuk menjawab hal tersebut tentunya pihak Bawaslu butuh kehadiran Wali Kota Ternate, Burhan Abdurahman untuk mengklarifikasi terkait mutasi 9 ASN tersebut.

Ketidakhadiran Wali Kota Ternate dalam memenuhi undangan klarifikasi dari Bawaslu yang kedua kalinya, tanpa alasan membuat publik bertanya, jangan-jangan keputusan yang dilakukan Wali Kota terkait mutasi 9 ASN itu tidak sesuai prosudur sebagaimana yang diatur Undang-Undang tentang ASN, ungkap Abdul Kader Bubu alias Dade kepada wartawan Rabu (01/06/2020).

Menurut Akademisi Unkhair Ternate Abdul Kader Bubu, ketidakhadiran Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman, terkait undangan klarifikasi Bawaslu itu adalah haknya. Namun sebagai warga negara yang baik tentunya harus tunduk dan taat terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita, apalagi seorang pejabat Daerah (Wali Kota Ternate,red) dan pernah menduduki jabatan ASN (Sekot) tentunya sangat memahami soal birokrasi termasuk mutasi ASN itu sendiri, kata Dade.

Jika memang keputusan yang diambil Wali Kota Ternate soal mutasi 9 ASN tersebut sesuai prosudur, kenapa beliau tidak menghadiri undangan klarifikasi Bawaslu saja biar masalahnya cepat selesai. Sebaliknya, kalau memang alasan Wali Kota ada kesibukan baik di kantor maupun rumah sehingga dua kali undangan Bawaslu tidak sempat hadiri tentunya ada cara lain klarifikasi melalui surat tertuli atau lewat Video Confrence Virtual dengan alasan Covid 19, sangat diperbolehkan, ucap Dade.

Dade menambahkan, jika Wali Kota tidak mau menghadiri undangan klarifikasi maka  Bawaslu bisa mengambil kesimpulan. Misalnya, undangan klarifikasi yang pernah diminta kepada Wali Kota tidak pernah datang mengklarifikasi maka Bawaslu bisa saja merekomendasikan ke KASN bahwa Walikota tidak tunduk aturan.

“Yang bersangkutan sudah dimintai klarifikasi namun tidak pernah datang. Bisa terjadi jika keputusan mutasi dianggap bertentangan dengan undang-undang ASN, maka bisa saja mutasi tersebut dibatalkan jika diadukan ke KASN,” tegas.

Untuk masalah mutasi, Wawali tidak mesti dikecualikan dalam panggilan tersebut, sebab pejabat pembina kepegawaian itu walikota. “Wawali dipanggil bawaslu itu tidak ada masalah, sekalipun orang nomor dua di Kota Ternate itu maju kembali pada Pilwako kedepan. Sebab proses mutasi dilakukan oleh Walikota karena selaku pembina kepegawaian,” tutur Dade seraya menambahkan Ternate tidak seperti kota Tidore, karena tidore walikota berhalangan, maka pelimpahan kewengan ada di wakil walikota.

“Jadi kota Ternate itu berbeda dengan kota Tidore, walikota yang melaksanakan sendiri bersama sekda dan Kepala Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Daerah Kota Ternate. Maka sangat tepat jika wakil walikota diundang Bawaslu,” tambah Dade. (isr)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed