oleh

Ketua PGRI Kepsul, Keterlambatan Pembayaran PTT itu Kelalaian Sekolah

SANANA, TMc- Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) menilai lambatnya pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk guru di Kepsul merupakan kelalaian sekolah. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Kepsul, Arban Muchsin saat dikonfirmasih melalui via telepon mengatakan.

Pihak PGRI sudah melakukan penelusuran ke Dinas terkait, yakni Dinas Pendidikan bahkan sampai ke Badan Kepewagaian Daerah (BKD) Kepsul terkait TPP guru. “Kami melalui keluarga PGRI sudah melakukan peneluruaan hingga ke Dinas terkait yakni Dinas Pendidikan bahkan sampai ke BKD. Alhamdulillah bulan Januari sudah terbayar, tinggal bulan Februari,” katanya.

Arban menambahkan, menurut informasi yang diperoleh PGRI, untuk bulan Februari Diknas sudah berulang kali meminta data dari pihak sekolah namun sebagian belum memasukkan datanya.

“Dinas sudah berulang kali mengingatkan sekolah untuk memasukkan datanya ke Dinas, namun ada sebagian sekolah belum memasukkan datanya. Bahkan ada sekolah yang langsung ke BKD. Kan seharusnya ke Diknas dulu karena itu harus ada tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan. Nah itu kelalaiannya sekolah,” tandasnya.

Dari informasi tersebut, jika sekolah yang belum memasukkan data ke Dinas, maka Dinas segera menindak lanjuti sekolah yang datanya sudah masuk untuk realisasi TPP bulan Februari.  “Kalau yang belum memasukkan data itu kelalaian sendiri dari pihak sekolah. Inikan sudah bulan Juni, masa data dari bulan Februari sampai saat ini sudah bulan Juni data belum masuk,” ujar Arban.

Sangat disayangkan, menurut Arban, Kepala sekolah dalam hal ini yang bertanggung jawab untuk menyiapkan data-data harus proaktif. “Kasihan guru-guru ini sudah cukup mengabdikan diri. Rata-rata inikan guru honor,” ucapnya.

Ditanya persoalan Tunjangan Khusus (Dacil) tahun 2019, Arban mengakui pihaknya belum memperoleh data tahun 2019 dan 2020 terkait Dacil. “Jadi masalah PGRI kan data untuk Dacil itu kita belim dapat. Data untuk 2019 dan 2020 itu kita belum dapat,” akunya.

Lanjut Arban, pihaknya akan berkoordinasi lagi dengan pihak Diknas dan melakukan penelusuran terkait persoalan guru di Kepsul. “Hari Senin (29 Juni red) saya akan ke Diknas dan bertemu Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK),” tuturnya.

Sementara itu, Samsul Pauwah (31) salah satu guru di SD Negeri Wai Nanas, Dusun III Wailoba, Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepsul, kepada media imi menyesalkan pemotongan Dacil dari triwulan 2 dan 3 oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kepsul.

Menurut Samsul, harusnya ada alasan mendasar terkait pemotongan Dacil oleh DPKAD Kepsul. “Dacil saya dipotong dari triwulan 2 dan 3, yakni dari bulan April sampai September 2019. Alasan pemotongan tidak jelas,” Tukasnya.

Samsul menyebutkan, Dacil per-triwulan yang biasa diterimanya setelah dipotong pajak 5 persen yakni sebanyak Rp386.910, otomatis yang masuk ke rekening per-triwulan sebanyak Rp7.351.290. “Jadi kalau ditotalkan dari triwulan 2 dan 3, maka total pembayaran Dacil yang masuk ke rekening kami itu sebesar Rp14.702.580. Tapi, kenyataannya yang masuk hanya Rp11.200.000. Inikan salah.” Sesalnya.

Samsul mengungkapkan, tak hanya dirinya, ada juga 4 guru lain yang bernasib sama, dan dirinya telah berkoordinasi ke DPKAD Kepsul terkait alasan pemotongan Dacil.

“Ketika saya koordinasi ke DPKAD, mereka bilang ke Diknas ketemu Ibu Melani untuk mengajukan permintaan ulang terkait kekurangan pembayaran Dacil. Namun sampai saat ini tidak ada kejelasan apa-apa,” pungkasnya. (bht)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed