oleh

HMI dan Pemuda Desa Pohea Kecamatan Sanana Demo di Polres Kepsul, Evaluasi Pembangunan Dipenghunjung Masa Jabatan Henrata Thes dan Julfahri Abd Duwila

SANANA, TMc- Di penghujung akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Henrata Thes dan Julfahri Abd Duwila (HT-Djadi) kini menjadi sorotan dari sejumlah elemen di Kepulauan Sula.

Pasalnya pada penghujung masa jabatan pasangan HT-Djadi yang terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula kurang lebih empat tahun terdapat sejumlah pekerjaan yang tidak di selssaikan. Selain itu, ada janji politik yang di tuangkan dalam visi misi pada saat kampanye pada tahun 2015 lalu hingga kini tidak dapan di realisasi.

Hal ini membuat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sanana dan Pemuda Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kepulauam sula menggelar aksi di depan Polrea Kepulauan Sula sekali gus menyerahkan laporan seujumlah hasil temuan kepada polres kepsul, Sabtu (27/06). Dalam orasi yang di sampaikan oleh Ketua Umum HMI Cabang Sanana Usman Buamona.

Sebelum mencalaonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula (Hendrata Thes dan Zulfahri Abd Duwila). Telah mengkampanyekan program 100 hari kerja yang tertuang dalam visi misi yakni.

Pertama, selama masa kepemimpinan kami selama 5 tahun kedepan kami akan bersunguh-sunguh melaksanakan tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pada seluruh kabupaten kepulauan sula.

Kedua, melaksanakan program kerja berpihak pada warga masyarakat kepulauan sula secara jelas, (a). Membangun memperbaiki tempat ibadah di setiap kecamatan, desa, daerah serta memperbesar semua proses ibadah warga masyarakat kabupaten kepulauan sula.

(b). Memberikan insentif kepada imam dan pengurus masjid diseluruh kecamatan, desa dan daerah yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula, (c). Menyediakan infrastruktur yang memadai kepada seluruh warga di Kepulauan Sula. Seperti jalan, jembatan, transportasi, pelabuhan, bandara untuk membuka daerah.

(d). Menyediakan pasokan listrik dan air bersih yang layak pada setiap kecamatan dan desa bagi seluruh warga Kabupaten Kepulauan Sula, (e). Membuka lima ribu lapangan pekerjaan baru pada berbagai sektor industri, UKM bagi warga kepulauan sula selama kepemimpina kami, (f). Mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis bagi seluruh warga kepulauan sula.

(g). Melakukan perekrutan dan penempatan pegawai negeri sipil (PNS) serta Kepala Dinas dan badan sesuai kapasitas yang jauh dari nepotisme dan penjoliman terhadap PNS, (h). Meningkatkan kesejahteraan guru PNS, maupun Honor dengan menyediakan tunjangan khusus bagi mereka yang mengajar.

Ketiga, Dalam melaksanakan tugas tidak akan memanfaatkan jabatan kami untuk memperkaya diri sendiri, keluarga dan kelompok dengan merugikan negara dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme di bumi kepulauan sula.

Keempat, Apabila kami melanggar poin-poin di atas maka kami bersedia melepaskan jabatan kami sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan hukum yang berlaku demi menjaga harga diri dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sula.

Akan tapi ternyata visi misi yang menjadi impian Bupati Hendrata Thes dan Wakil Bupati Zulfahri Duwila dalam membangun sula di periode 2015-2020 tidak berbanding lurus dengan realisasi di lapangan.

Buktinya, pada sidang Paripurna DPRD Kepsul 5 Juni 2020 dan Pansus LKPJ DPRD Sula menemukan sejumlah proyek yang bermasalah diantaranya yakni, proyek pembangunan kawasan pendukung swering Sanana yang berlokasi di Desa Mangon senilai Rp1,4 miliar, pembangunan drainase di lokasi reklamasi pasar Fogi menuju Desa Fatcei dengan anggaran Rp 1,4 miliar.

Proyek pembangunan dan perpipaan di lokasi Kantor Bupati senilai Rp 2,4 miliar, pengembangan jaringan perpipaan di Desa Fukweu dan Desa Wainin senilai Rp 700 juta, pembangunan air bersih dan perpipaan di Desa Kawata dengan nilai Rp 600 juta, pembangunan masjid Desa Fukweu tahap tiga senilai Rp 200 juta, pembangunan masjid Desa Pohea dari tahap 1, 2, 3 dan 4, pekerjaan badan jalan di Dusun Pancorankum senilai Rp 800 juta lebih dan pembangunan gajebo di lokasi wisata fatkauyon senilai  Rp 100 juta, semua proyek tersebut diduga bermasalah.

Selain itu, Pansus juga memiliki data terkait temuan tiga perusahaan yang menangani proyek bermasalah, diantaranya CV Permata Hijau, CV Permata Bersama dan CV Bumi Permata. Dari data pansus itu menyebutkan, total anggaran yang dikerjakan tiga perusahaan tersebut berkisar Rp 24,284 miliar.

Atas dasar itu, HMI Cabang Sanana dan Fron Pemuda Desa Pohea dalam orasi dan pernyataan sikapnya mendesak Polres Kepsul untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi anggaran Pembangunan di Kabupaten Kepsul di era Bupati Hendrata Thes dan Wakil Bupati Julfahri Abd Duwila, ungkap Ketum HMI Cabang Sanana Usman.

Selain itu, HMI dan Pemuda Desa Pohea Mendesak Polres Kepsul segera adili pemilik tiga perusahaan yang terindikasi monopoli proyek-proyek di Kabupaten Kepsul, dan mendesak Polda Maluku Utara segera menetapkan kontraktor Irwan Hongharta (Ko Cuan) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi anggaran jembatan air bugis di Desa Auponhia, Kecamatan Mangoli Tengah, tegas HMI.

Terpisah Penasehat Hukum, Kuswandi Buamona saat di wawancarai terkait hal tersebut, dia mengatakan. “Untuk laporan beserta bukti-bukti kami tadi di terima langsung oleh Pak Wakapolres Sula dan beliau akan melaporkan ke kapolres soal laporan kami untuk di tindaklanjut sesuai hukum,” ujarnya.

Saya berharap laporan beserta bukti-bukti yang kami serahkan itu secepatnya dapat di tindaklanjut  oleh Polres Kepulauan Sula dan atau Polda Maluku Utara, harapnya. (bht)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed